Suket Tidak Bisa untuk Mencoblos

KOTA SERANG, SNOL – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten memastikan bahwa surat keterangan (suket) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten / kota yang akan menggelar Pilkada serentak 2018, tidak lagi bisa dijadikan oleh warga yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk melakukan pencoblosan. Hal itu sesuai dengan aturan yang baru yakni Undang-Undang (UU) Nomor 7 / 2017 tentang Pemilu.

Ketua KPU Banten Agus Supriyatna mengatakan, pada Pilkada serentak tahun depan jika warga tak terdaftar dalam DPT, mereka hanya bisa mencoblos dengan syarat memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Jika tak memiliki e-KTP, dipastikan warga tak memiliki hak pilih.

“Kita juga tidak bisa berbuat banyak, karena itu adalah aturan. Kecuali aturan pasal tentang itu direvisi oleh MK (Mahkamah Konstitusi,red). Warga bisa menggunakan suket dari Disdukcapil kan sesuai dengan UU Nomor 10 / 2016 yang saat ini UU-nya telah berubah menjadi UU Nomor 7/ 2017 ,” kata Agus, saat ditemui dalam acara Rakor Pemutakhiran Daftar Pemilih Lanjutan di aula Hotel Le Dian, Kota Serang, Jumat (8/12).

Dikatakan Agus, untuk meminimalisir warga tidak terdaftar dalam DPT, pihaknya meminta jajarannya di bawah terutama Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa dan Panitia Pemutakhiran Data (PPDP) untuk bekerja lebih maksimal dan memastikan tidak ada satu orangpun pemilih yang tidak masuk dalam DPT. “Warga yang belum masuk dalam DPT juga tentu harus proaktif,” paparnya.

Selain itu, Agus juga meminta Pemkab / Pemkot di Banten terutama Disdukcapil setempat untuk segera melakukan perekaman e-KTP bagi warga di wilayahnya masing-masing yang hingga saat ini belum memiliki e-KTP agar hak politik mereka tak hilang di Pilkada serentak 2018 jika mereka tak masuk DPT. “Di wilayah Banten terutama empat daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak 2018 masih ada warganya yang hingga saat ini belum memiliki e-KTP. Oleh karena itu, Disdukcapil harus pro aktif,” paparnya.

Saat disinggung saat ini blangko e-KTP mengalami kelangkaan, Agus meminta Pemkab / Pemkot segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar blangko e-KTP segera dikirim ke daerah.

“Kalau misalnya blangko e-KTP langka, sementara warga banyak yang tidak masuk dalam DPT, kita tentu berkoordinasi dengan KPU RI untuk langkah selanjutnya, seraya mengakui Pilkada Serentak 2018 digelar 27 Juni 2018.

Sementara, Asisten Daerah (Asda) I Setda Pemprov Banten Anwar Mas’ud optimis maksimal awal tahun 2018 mendatang semua warga Banten yang belum memiliki e-KTP akan segera memilikinya. Pasalnya, berdasarkan informasi dari Kemendagri, kelangkaan blangko e-KTP akan segera diatasi oleh pemerintah.

“Mudah-mudahan saja, semua warga Banten yang memang wajib memiliki e-KTP, punya administrasi kependudukan tersebut. Dan Disdukcapil kabupaten / kota segera memanggil mereka untuk melakukan perekaman,” imbuhnya. (ahmadi/made)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.