Rp 15,5 Miliar Dicoret Kemendagri

Semula Dianggarkan untuk Kunjungan ke Luar Negeri­

 KOTA SERANG, SNOL – Kemente­rian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mencoret dana sekitar Rp 15,5 miliar yang dianggarkan dalam APBD Banten TA 2018 menda­tang. Pencoretan itu dilakukan karena kementerian yang dip­impin Tjahjo Kumolo tersebut tidak realistis dan relevan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappe­da) Banten Hudaya Latucon­sina mengatakan, dana sekitar Rp 15,5 miliar tersebut memang dianggarkan untuk kunjungan kerja (kunker) para anggota DPRD Banten ke berbagai nega­ra di Asia pada tahun 2018 men­datang seperti yang diajukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten pada pembahasan APBD beberapa waktu yang lalu. Kemendagri mencoret dana itu karena dalam nomenklatur APBD tidak dijelaskan maksud dan tujuan kunker ke luar neg­eri tersebut. “Dana kunker ke luar negeri ini memang pertama kalinya dimasukkan ke dalam APBD, sebelumnya-sebelumnya memang tidak ada,” kata Huda­ya, Kamis (21/12).

Selain mencoret dana kunker DPRD Banten ke luar negeri, Kemendagri juga mengevaluasi dan sekitar Rp 87,5 miliar untuk perjalanan dinas dan rapat-ra­pat. “Untuk yang Rp 87,5 miliar bisa kita jelaskan karena hanya dievaluasi. Sementara yang Rp 15,5 miliar memang harus kita ubah dan dialihkan ke pos lain,” papar Hudaya.

Atas saran dan masukan pimpinan dan anggota DPRD Banten, dana sekitar Rp 15,5 miliar tersebut akan diarahkan ke belanja wajib seperti perbai­kan infrastruktur, pendidikan dan sarana kesehatan. ”Kebetu­lan Pak Gubernur juga meng­inginkan agar Pemprov hemat dalam menggunakan anggaran, sehingga dana untuk rapat-ra­pat dan perjalanan dinas juga bisa direvisi kembali. Yang ter­penting anggaran itu sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran rakyat,” tukasnya.

Sementara, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) meminta para Kepala Organisasi Perang­kat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten agar selektif dan rasional ketika mengaju­kan anggaran, karena sepeser­pun uang rakyat tersebut harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. “Para kepala OPD harus membuat program yang masuk akal dan bisa dilaksana­kan. Kalau masih ngeyel, mungkin saya evaluasi mereka,” tukasnya.

Saat disinggung siapa saja Kepala OPD di lingkungan Pem­prov Banten yang diduga tidak maksimal dalam bekerja yang dinilainya layak untuk dirotasi, Wahidin enggan berkomentar banyak. “Meski saya sudah bisa merotasi pejabat karena sudah enam bulan menjadi gubernur, namun nanti akan saya lihat. Apalagi kan sekarang harus open bidding (lelang jabatan terbuka,red),” tukasnya.

Sementara akademisi Univer­sitas Sultan Ageng Tirtayasa (Un­tirta) Banten Ikhsan Ahmad me­minta Gubernur Banten untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap anak buahnya terutama yang berkaitan dengan penganggaran. Pasalnya, hal itu rawan dilakukan penyelewen­gan oleh oknum pejabat yang tidak beratanggung jawab. “Ma­kanya kita menyambut baik ke­tika Pemprov melibatkan aparat penegak hukum dalam penga­wasan dan perencanaan ang­garan seperti Komisi Pember­antasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPKP (Badan Pengawas Keuan­gan dan Pembangunan),” im­buhnya. (ahmadi/made)