Bioskop Cinemaxx Jadi Sorotan

Wakil Walikota Serang dan ‘Ketua’ DPRD Beda Pendapat Soal Izin

KOTA SERANG, SNOL—Kehadiran bioskop Cinemaxx di Kota Serang menjadi pem­bahasan. Bukan hanya di masyarakat, di pemerintahan dan DPRD Kota Serang juga tak kalah seru berpendapat.

Hal itu tidak lain karena masalah payung hukum yang seharusnya dipakai untuk memberikan izin operasional ter­ hadap hiburan yang berbentuk film tersebut.

Tidak tanggung-tanggung, yang berbeda pendapat ada­lah Wakil Walikota Serang Sulhi Choir dan Ketua DPRD Kota Serang baru, M. Namin. Wakil Walikota Serang, Sulhi Choir me­nyatakan, seharusnya pihak pen­gelola Cinemaxx menunggu pen­etapan dari Perda Pengelolaan Usaha Kepariwisataan (PUK), sedangkan, Ketua DPRD Kota Serang, M. Namin menyatakan, untuk izin operasional cukup menggunakan Peraturan Wa­likota (Perwal) Kota Serang yang merupakan turunan dari Perda Retribusi Daerah Kota Serang.

“Saya harap, seharusnya tung­gu dulu pembukaannya, karena masih belum selesai tahapan pembahasannya di provinsi, ka­lau tidak, nanti masyarakat ber­tanya-tanya, apa dasar hukum­nya sehingga ada wisata-wisata seperti itu (Cinemaxx,red),” jelas Sulhi, Jumat (22/12).

Menurut Sulhi, saat ini Rap­erda PUK tersebut sudah sam­pai di pihak provinsi. Sedang­kan, Pemda Kota Serang sedang menunggu, apakah akan ada masukan dan revisi terkait rap­erda tersebut. “Kalau sudah ada revisinya, kami akan langsung perbaiki juga,” tuturnya.

Ia berharap, Pemprov Banten dapat mempercepat hasil kajian­nya tentang Raperda PUK Kota Serang, hal ini untuk menganti­sipasi, mulai maraknya kembali usaha-usaha kepariwisataan di Kota Serang yang belum memi­liki izin operasional, namun su­dah melaksanakan usahanya.

“Saya juga meminta kepada pe­merintah provinsi untuk secepat­nya merevisi Perda PUK, karena perda tersebut sangat dibutuh­kan untuk menertibkan wisata di Kota Serang,” kata Sulhi.

Sulhi mengklaim, jika Raperda PUK sudah disahkan, maka akan secepatnya membentuk aturan turunan untuk mengatur secara teknis, yabg berbentuk Perwal. “Kalau sudah sah perdanya, pal­ing cuma 2 sampai 3 hari saja sudah terbit perwalnya,” klaim Sulhi.

Berbeda dengan Sulhi, Namin menyatakan, untuk operasional Cinemaxx dapat mengacu ke­pada poin pajak daerah dan payung hukum yang terdapat pada undang-undang no 28 mengenai retribusi daerah.

“Tidak perlu menunggu sam­pai Perda PUK disahkan, bisa menggunakan perwal yang mengacu kepada Perda 17 tahun 2010 Kota Serang tentang Pajak Daerah, yang pada pasal 15 ter­sapay objek pajak hiburan dan tontonan film,” jelas Namin.

Ia menyatakan, dengan adan­ya Cinemaxx, maka diharapkan ada pemasukan bagi Pendapa­tan Asli Daerah (PAD) Kota Se­rang dari pajak-pajak hiburan yang ada, sehingga akan ada ke­naikan sebanyak 10 persen. Oleh sebab itu, Namin meminta agar Penkot Serang lebih bijak dalam menyikapi persoalan ini.

“Raperda PUK belum ada persetujuan, tidak ada salahnya memakai operasional yang men­gatur izin bioskop cukup dengan perwal,” ungkapnya. Seperti diketahui, salah satu penyedia layanan film bioskop berbayar Cinemaxx telah melakukan soft launching, hingga saat ini, Cin­emaxx sudah penuh melakukan jual tiket menonton layanannya. Belum ada konfirmasi dari Cin­emaxx. (pbn/azm)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.