Gubernur Fasilitasi Pelimpahan Aset

Pemprov Banten Hanya Fasilitator

TIGARAKSA, SNOL—Rencana pe­limpahan aset dari Kabupaten Tangerang ke Kota Tangerang atau sebaliknya, Gubernur Banten Wahidin Halim minta agar diselesaikan secara adat. Menu­rutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak dapat berbuat banyak karena hanya sebatas fasilitator.

“Diselesaikan saja secara adat saja. Saya (Gubernur Banten, red) hanya sebatas sebagai fasilitator,” kata pria yang akrab disapa WH ini, usai menghadiri Rapat Paripurna HUT Kabupaten Tangerang ke74, di Gedung DPRD setempat, kemarin.

Wahidin Halim juga mengakui, sebelumnya memang Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar juga pernah melayang­kan surat kepada gubernur pada sekitar awal Bulan Desember lalu. Namun, hal itu tidak bisa langsung membuat keputusan. “Gubernur atau Pemprov Banten dalam hal ini hanya sebagai fasilitator saja, tidak lebih,” te­gasnya.

Diinformasikan, sebanyak 56 aset berupa tanah dan bangu­nan milik Pemkab Tangerang akan diserahkan kepada Pem­kot Tangerang. Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ka­bupaten Tangerang, Fahmi Feisuri mengaku, upaya per­cepatan pelimpahan aset itu menyusul adanya rapot merah dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas temuan aset yang belum dikelola den­gan baik. Salah satunya menge­nai aset Pemerintah Kota (Pem­kot) Tangerang yang belum diserahterimakan kepada Pemkab Tangerang atau sebaliknya.

“Masih belum ada titik temu sampai saat ini,” katanya,

Ia berharap agar pelimpahan aset dapat dilakukan secara ber­samaan, setelah melalui taha­pan paripurna pada masing-masing daerah. Persetujuan atas pelimpahan aset memerlukan persetujuan pihak eksekutif dan legislatif sebelum diserahteri­makan. “Kalau di kita (Pemkab Tangerang, red) tinggal paripur­na, beres,” katanya.

Selain menghindari adanya temuan BPK, lanjut Hidayat, adalah mengenai penataan aset oleh masingmasing daerah. Pe­nataan atau penanganan sebe­lum adanya serah terima akan menyulitkan pada waktu pelak­sanaannya. Penanganan yang bukan masuk pada wilayah kerja akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Maka dari itu, diserahteri­makan dulu, baru upaya pem­bersihan ilalang (bangunan liar, red) diatasnya bisa dilakukan. Kalau tidak diserahterimakan dulu, bagaimana penanganan atau penertiban aset bisa di­lakukan oleh masingmasing pi­hak. Itu karena kepemilikannya oleh Pemkab Tangerang atau sebaliknya yang belum jelas,” paparnya.

Meski aset milik Pemkab lebih banyak dibandingkan yang diteri­ma, sambung Hidayat, hal itu ti­dak menjadi penghalang dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan. Rencananya, sebanyak 56 aset tak bergerak berupa tanah dan bangunan milik Pemk­ab Tangerang akan diserahkan kepada Pemkot Tangerang, di­gantikan dengan tujuh bidang ta­nah beserta kantor desa.

“Serah terima aset secara G to G (pemerintah ke pemerintah, red) itu tidak melihat pada un­tung ruginya salah satu daerah, melainkan berdasarkan pada prinsip pemanfaatan aset dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya. Upaya mediasi percepatan pe­limpahan aset sebelumnya juga pernah dilakukan oleh BPK agar pelimpahan bisa segera dilaku­kan, namun tetap juga gagal. (mg1/aditya)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.