Perda Perubahan Tata Ruang Disahkan

Bersama Lima Raperda Lainnya

TIGARAKSA, SNOL—Rencana Per­aturan Daerah (Raperda) Ren­cana Tata Ruang Wilayah akhirnya disahkan menjadi Peraturan Dae­rah (Perda) Kabupaten Tangerang. Pengesahan bersamaan dengan lima Raperda lainnya dalam Rapat Pari­purna tentang persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap ditetap­kannnya enam Perda Kabupaten Tangerang, Jumat (29/12).

Meski Raperda RTRW sebelumnya mendapatkan kritikan dari banyak pihak, namun keberadaan Raperda RTRW saat ini telah resmi menjadi ketetapan daerah. Penetapannya bersamaan dengan lima Raperda lainnya, untuk selanjutnya dapat disebarluaskan kepada semua pi­hak agar dapat diketahui dan di­laksanakan semuanya. Penetapan Perda RTRW ini juga mendapatkan dukungan dari semua fraksi yang ada di DPRD kabupaten Tangerang.

Juru bicara (Jubir) Panitia Khusus (Pansus) 1 tentang Raperda RTRW DPRD Kabupaten Tangerang, Aditi­ya Wijaya dalam pidatonya men­gatakan, rencana perubahan RTRW Kabupaten Tangerang telah melalui sejumlah tahapan kajian, termasuk undang-undang juga telah mengatur perubahan itu.

Menurutnya, rencana perubahan RTRW Kabupaten Tangerang juga telah memperhatikan banyak aspek dan mendapatkan masukan dari banyak pihak, termasuk masyarakat dan LSM.

“Rencana perubahan RTRW ini murni didasari untuk kepantingan semua pihak, khususnya masyara­kat. Undang-undang juga telah men­gatur itu,” kata Aditiya.

Menurutnya, perubahan tata ru­ang Kabupaten Tangerang itu seka­ligus untuk menjawab tantangan ke depan, khususnya dalam penetapan wilayah.

Pada sisi lain, jubir Pansus Dis­abilitas, Jainudin mengatakan, ke­beradaan Perda Disabilitas untuk memenuhi hak sekaligus memfasili­tasi kebutuhan kaum disabilitas, khususnya dalam penyediaan sarana pendidikan, kesehatan dan lainnya. Dengan begitu, kata dia, kaum disabilitas bisa lebih mudah mengak­sesnya.

“Termasuk dalam penyediaan ang­garannya agar Pemerintah Daerah (Pemda,red) lebih memperhatikan­nya lagi. Penganggaran agar mulai dari penjaminan hingga pemberian tunjangan bagi yang berprestasi. Intinya agar semua haknya bisa ter­penuhi dan terjangkau,” katanya.

Diketahui, 9 fraksi di DPRD Kabu­paten Tangerang diantaranya Partai Golkar, PDI-P, PPP, Demokrat, Gerin­dra, Nasdem, PKB, Hanura dan PKS sepakat Raperda RTRW disahkan. Penetapan Raperda RTRW dibaren­gi dengan penetapan lima Raperda lainnya, diantaranya Raperda Per­lindungan Perempuan dan Anak, Perumahan dan Permukiman, Tran­tibum, Disabilitas dan Drainase.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Is­kandar mengatakan, dalam setiap pembuatan aturan, kata dia, selalu saja ada pihak yang pro dan kontra. Meski begitu, ia meyakini bahwa perubahan RTRW akan membawa dampak positif bagia semua kalan­gan.

“Pro kontra hal biasa. Meski be­gitu, perubahan RTRW diyakini akan membawa kemajuan, dalam mema­jukan iklim investasi di Kabupaten Tangerang dan kemakmuran ma­syarakat,” pungkasnya. (mg1/aditya)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.