USBN di SD Bertentangan dengan Pendidikan Karakter

JAKARTA, SNOL—Rencana penerapan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) di jenjang SD yang menguji­kan delapan mata pelajaran (mapel), mulai menuai penolakan. Diantaranya disuarakan oleh Ikatan Guru Indonesia (IGI). Mereka meminta kebijakan ini di­batalkan.

Ketua Umum IGI Muhammad Ramli Rahim menegaskan rencana pemer­intah menerapkan USBN di SD untuk delapan mapel wajib dibatalkan. “Ini jelas upaya menentang pendidikan karakter,” katanya.

Dia menjelaskan penambahan ma­pel di USBN jenjang SD itu berlawanan dengan penguatan pendidikan kara­kter yang digaungkan Presiden Joko Widodo. Sebab pada praktiknya nanti, penambahan mapel itu bakal semakin membuat sisi dan guru berpacu menge­jar angka USBN setinggi-tingginya. Se­hingga upaya penguatan pendidikan karakter di SD, yang menjadi pondasi pendidikan masa depan, bakal kian terabaikan.

Menurut dia pembelajaran di SD se­baiknya berfokus pada penanaman dan penguatan pendidikan karakter. Selain itu konsekuensi adanya 25 persen bu­tir soal USBN dari Kemendikbud, bakal menjadi beban di banyak sekolah. Se­bab tidak bisa dipungkiri kondisi SD di Indonesia sangat beragam kualitasnya.

“Masih banyak SD yang guru PNS-nya hanya dua orang. Bahkan ada yang satu orang, itupun merangkap sebagai kepala sekolah,” ungkapnya.

Ramli juga menjelaskan memper­banyak jumlah mapel dalam USBN di SD menjadi cermin bahwa pemerintah pusat tidak percaya kepada sekolah. Se­baiknya urusan ujian akhir di SD dipas­arahkan kepada guru di masing-masing sekolah.

Bagi Ramli pemerintah sejatinya ti­dak perlu menambah persoalan baru. Khusus untuk pendidikan jenjang SD, pemerintah pusat harusnya berfokus pada pemenuhan layanan dasar seperti dicukupinya jumlah guru PNS di selu­ruh unit SD.

“Siapa guru yang akan mengajari siswa menghadapi USBN. Gurunya saja tidak ada,” paparnya.

Terkait mulai munculnya penolakan pelaksanaan USBN di jenjang SD untuk delapan mapel itu, belum ada tanggapan resmi dari Kemendikbud maupun Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Sebelumnya Ketua BSNP Bambang Suryadi mengatakan sampai saat ini mereka belum menggelar sosialisasi resmi terkait penambahan mapel USBN di SD dari tiga jadi delapan.

Alasannya BSNP masih menunggu keluarnya Peraturan Menteri Pendidi­kan dan Kebudayaan (Permendikbud) terbaru tentang Ujian Nasional (Unas) dan USBN.

Selama ini rujukan penyelenggaraan Unas dan USBN adalah Permendikbud 3/2017. Namun menurut Bambang Per­mendikbud ini harus direvisi. Sebab didalamnya belum diatur penyeleng­garaan USBN di jenjang SD. Termasuk ketentuan delapan mata pelajaran yang di-USBN-kan.

Kedelapan mapel yang diujikan dalam USBN jenjang SD itu adalah bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam (IPA), matematika, dan ilmu pen­getahuan sosial (IPS). Kemudian pen­didikan kewarganegaraan (PKn), seni budaya dan prakarya (SBDP), pendi­dikan jasmani olahraga dan kesehatan (PJOK), serta agama. (wan/jpnn)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.