Bantuan Sanitren Terbentur Aturan dan SDM

Pemkab Berencana Gandeng Kemenag

TIGARAKSA, SNOL—Realisasi bantuan pembangunan sanitasi berbasis pon­dok pesantren (Sanitren) dari Pemer­intah Kabupaten (Pemkab) Tangerang terkendala aturan harus berbadan hu­kum dan minimal telah beroperasi se­lama tiga tahun.

Kepala Bidang Prasarana Wilayah (Praswil) Badan Perencanaan Pem­bangunan Daerah (Bappeda) Kabu­paten Tangerang, Erwin Mawandi mengatakan, banyak pondok pesantren (Ponpes) yang tidak berbadan hukum, sehingga sulit untuk mendapatkan bantuan dana hibah. Selain itu, Sumber Daya Manusia (SDM) di Ponpes juga kurang memahami mekanisme dan aturan pembuatan izin-izin yang diha­ruskan.

“Aturan mengharuskan agar setiap Ponpes memiliki badan hukum se­belum bantuan bisa dikucurkan. Se­dikitnya ada 823 Ponpes akan disasar melalui dana hibah APBD Kabupaten Tangerang,” ungkapnya kepada Satelit News, kemarin.

Untuk mengatasi hal itu, kata Erwin, pada tahun ini Pemkab Tangerang berencana menggelontorkan dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni ke­pada seluruh Ponpes di Kabupaten Tangerang, melalui Kantor Kement­erian Agama (Kemenag) Kabupaten Tangerang lewat program Government to Government (G to G).

“Pemkab akan bantu semua Ponpes, meski belum memiliki badan hukum dan minimal beroperasi selama tiga ta­hun lewat G to G,” kata Erwin.

Dalam program bantuan hibah itu lanjut Erwin, salah satunya adalah program Sanitren. Bantuan nantinya disalurkan kepada Kemenag, selanjut­nya disalurkan langsung ke rekening penerimanya. Nantinya kata dia, Sani­tren dikerjakan langsung oleh pengu­rus Ponpes dengan pendampingan tim pengawas dari Kemenag dan Pemkab Tangerang secara swakelola.

“Dengan begitu, Ponpes akan merasa terbantu, mulai pada saat pembuatan proposal hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan ang­garannya. Upaya memfasilitasi ini, kita (Pemkab Tangerang, red) menyebutnya program Gendong Ulama. Hal itu dik­arenakan Ponpes minim tenaga teknis, untuk itu Pemda akan menyediakan fasilitator tenaga teknis, mulai dari pembuatan proposal hingga penyusu­nan Lpj,” jelasnya.

Saat ini pihaknya sedang membuat Detail Engineering Desaign (DED) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Sani­tren. Nantinya Sanitren akan diban­gun serupa antara satu Ponpes dengan ponpes lainnya.

“Untuk satu titiknya akan diberikan Rp60 juta. Pembangunan dilarang keras dipihakketigakan, harus secara swake­lola. Untuk tahap awal akan disalurkan ke 100 Ponpes dulu,” ucapnya.

Ia berharap pembangunan Sanitren bisa rampung sebelum 17 Agustus men­datang, dengan pembangunan dimulai pada bulan Mei. “Mudah-mudahan SK penunjukannya bisa selesai Februari nanti,” tandasnya.

Selain itu, Erwin juga tidak me­nampik jika, masih banyak Ponpes di Kabupaten Tangerang yang belum me­miliki sanitasi air bersih yang memadai. Akibatnya, banyak santri kerap mengal­ami sakit dan gangguan penyakit kulit.

“65 persen Ponpes dari total yang ada, belum memiliki jamban dan sani­tasi air bersih,” bebernya.

Menurutnya, Ponpes selama ini hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja, yang itu pun hanya sebagian Ponpes yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah tidak bisa membantu, akibat adanya larangan pemberian bantuan apabila Ponpes tidak berbadan hukum.

“Akibatnya, banyak Ponpes menjadi tersisihkan. Padahal, ponpes membu­tuhkan bantuan itu,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Tangerang, A Zaki Iskandar mengaku pembangunan sarana pendidikan belum sepenuhnya merata, khususnya di Ponpes. Untuk itu, ia berjanji akan melakukan pemer­ataan agar APBD Kabupaten Tangerang bisa membantu pembangunan sarana dan prasarana Ponpes. “Ke depan akan kami bantu agar seluruh Ponpes lebih layak,” pungkasnya.

 

Peringatan HAB ke-72

Dalam Peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-72 di Lapangan Maulana Yudha Negara, Bupati Zaki yang me­nyampaikan sambutan Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin mengatakan, semua bekerja untuk melayani rakyat dengan menggunakan sarana dan ang­garan yang merupakan hak rakyat. Oleh karena itu, fokus perhatian jangan han­ya sekedar menyerap anggaran secara maksimal setiap tahun. Menurutnya, penyerapan anggaran harus diselaras­kan dengan kepentingan dan kebutu­han masyarakat sehingga manfaatnya terasa optimal.

“Saya berharap tahun ini semua lay­anan di pusat dan daerah sudah di­lakukan secara digital dan terintegrasi dalam Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai implementasi e-Government,” harapnya. (mg1/aditya)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.