MUI Minta Seks Menyimpang Tak Dilegalkan

TIGARAKSA, SNOL—Majelis Ula­ma Indonesia (MUI) Kabupaten Tangerang meminta agar Pemerin­tah Daerah (Pemda) tidak melegal­kan keberadaan seks menyimpang. Termasuk memberikan hukum be­rat kepada para pelakunya, agar ke­jadian seks menyimpang tidak terus terjadi. Seperti kasus kekerasan sek­sual yang menimpa 41 anak di Keca­matan Gunung Kaler dan Kecamatan Rajeg beberapa waktu lalu.

Sekretaris Umum MUI Kabupat­en Tangerang KH Nur Alam men­gatakan, MUI menekankan agar pemerintah tidak melegalkan ke­beradaan komunitas homo seksual, lesbi atau gay, dan perilaku seksual yang menyimpang. Termasuk agar pemerintah dan aparat hukum dapat memberikan hukuman berat bagi pelaku sodomi, lesbi dan gay, dan seks menyimpang lainnya. Hal itu kata dia, untuk memberikan efek jera kepada para pelakunya.

“Dengan begitu, maka tidak akan lagi ada pelaku baru muncul. Pelaku­nya akan berfikir dua kali sebelum melakukannya,” katanya kepada Satelit News, kemarin.

Saat ditanya terkait kasus kekerasan seksual yang dilakukan WS terhadap 41 anak di Kabupaten Tangerang, Nur Alam mengatakan, bahwa tindakan kejahatan itu telah menodai martabat luhur manusia. Kata dia, WS harus dihukum sesuai kejahatannnya dan juga harus direhabilitasi.

“Karena perbuatan seperti ini sudah masuk kategori penyakit. Pemerintah dan masyarakat untuk tidak membiarkan keberadaan per­buatan seks menyimpang, termasuk mengingatkan harus saling mengin­gatkan,” tegas Nur Alam.

Nur Alam juga menghimbau agar anak-anak dalam mencari ilmu disesuaikan dengan usianya, sehing­ga tidak menjadi korban tindak keja­hatan, seperti yang menimpa 41 anak-anak di Kecamatan Gunung Kaler dan Rajeg. Ia juga meminta kepada pihak terkait untuk memberikan pemaha­man dan mewaspadai hal-hal yang mencurigakan atau asing serta cara anak-anak dalam berteman.

“Termasuk agar anak menjadi be­rani untuk melapor apabila men­emukan hal-hal yang mencurigakan terjadi di sekitarnya,” jelasnya.

Sementara itu, Komisioner Anak Berhadapan dengan Hukum KPAI Putu Elvina mengatakan, kejadian yang menimpa korban untuk tidak dijadikan bahan candaan. Menurut­nya, kejadian itu terjadi di luar dari keinginan korban itu sendiri.

“Korban anak tersebut merasakan bahwa apa yang mereka terima setelah peristiwa yang menimpa mereka berupa ejekan, lebih sakit dan membuat mereka luar biasa malu dibanding apa yang mereka al­ami dari peristiwa kejahatan seksual itu sendiri,” katanya, kemarin.

Dia mengatakan setelah peristiwa tersebut penting untuk penguatan terhadap anak-anak baik secara psikologis, sosial dan membangun norma, serta kesadaran hukum. Se­hingga tidak menjadi pembenaran yang terpatri di pikiran anak, agar mereka tidak menjadi korban lagi atau pelaku di kemudian hari.

Selain itu, semua pihak penting menerapkan peringatan dini dalam aspek edukasi. Pertama memberikan pemahaman dan edukasi kepada anak agar menjadi diri sendiri. Ha­rapannya anak tidak mudah tergiur dengan ajakan untuk memperbaiki penampilan atau memiliki daya tarik magis dengan cara-cara yang salah dan menyesatkan. (mg1/aditya)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.