PN Tangerang Kekurangan Hakim

16 Hakim Tangani Ribuan Perkara Dalam Setahun

TANGERANG, SNOL—Pengadilan Neg­eri Tangerang dinilai kekurangan ha­kim. Sebanyak 16 hakim di PN terse­but menangani ribuan perkara dalam setahun. Hal tersebut disampaikan mantan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, Nirwana saat acara lepas-sambut Ketua Pengadilan baru di Kan­tor PN Tangerang, Jalan TMP Taruna, Tangerang, Rabu (10/1).

PN Tangerang menangani 5.000 an perkara pertahun. Nirawana meni­lai jumlah tersebut melebihi beban perkara seorang hakim Pengadilan Negeri. Dia menambahkan, persidan­gan perkara di PN Tangerang sering di­laksanakan hingga melewati jam kerja lantaran banyaknya perkara yang tidak sebanding dengan jumlah hakim.

“Itulah beratnyaPengadilan Negeri Tangerang. Volume beban kerja kita memang cukup tinggi, saya kadang (perkara) penyitaan saya bawa pulang, karena kalau sudah lewat jam 9 saya suntuk sendiri, padahal aturannya kita gak boleh bawa pekerjaan,” ujarnya di sela pidato perpisahan.

Meski dinilai terbebani banyak ka­sus, berdasarkan penelitian Pusat Data Peradilan, PN Tangerang tergolong kelebihan hakim. Disebutkan bahwa beban kerja seorang hakim dalam se­tahun yakni sebanyak 217 perkara. Se­mentara berdasarkan rata-rata jumlah perkara pertahun, seorang hakim di PN Tangerang menangani 31 perkara.

Namun kondisi tersbeut, dikatakan Nirawan diperparah tak terdapatnya wakil ketua di PN Tangerang. Selain itu, sambungnya, Ketua PN Tangerang kerap dilibatkan di Mahkamah Agung sebagai kader.

“PN Tangerang rata-rata ketuanya itu selalu dilibatkan ke MA, ini nanti saya dan adik (Muhammad Daris) saya mis­alnya, harus berangkat ke Jepang untuk TOT (Trainee of Trainer) niaga,” jelasnya.

Nirwana digantikan adik kelasnya, mantan Wakil Ketua PN Makassar Mu­hammad Damis. Sementara Nirwana sendiri, ditunjuk sebagai hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Makassar. Dalam sambutan, Nirwana berpesan agar sin­ergitas antar lembaga hukum senantia­sa oleh penggantinya tersebut.

Sementara Ketua PN Tangerang yang baru, Muhammad Daris mengatakan, pihaknya akan mengedepankan pelay­anan publik. Nilai excelent yang di­dapuk PN Tangerang dari lembaga akreditasi penjamin mutu Bidang Per­dilan di 2017, dikatakan Daris, sebagai jaminan baik pelayanan pihaknya.

“Ini dalam waktu dekat akan dilaku­kan evaluasi kembali, karena sistem akreditasi badan peradilan akan di­lakukan 6 bulan. Sistem yang ada ini, fokusnya ada pada pelayanan publik. itu yang akan kita kedepankan,” ujar alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tersebut.

Daris menambahkan, pihaknya akan menjalin sinergitas dengan lembaga penegek hukum lainnya di Tangerang Raya dengan baik. Namun, sambungnya, sinergitas tersebut tidak dalam intervensi perkara hukum. Dia menekankan, perlunya menegakan kode etik masing-masing lembaga den­gan tanpa toleransi.

“Saya orangnya tegas, zero tolerancy untuk yang melakukan defiasi aturan. Sinergitas ini kan harus kita bangun, tapi tidak dalam makna intervensi. kita bangun, karena criminal justuce system yang harus kita tetap jaga,” tukas pria kelahiran Oktober 1963 tersebut. (ir­fan/gatot)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.