Ribuan Nelayan Kronjo Tak Melaut

Kapal Pakai Cantrang, Takut Dirazia

TIGARAKSA, SNOL—Kementrian Ke­lautan dan Perikanan (KKP) resmi me­larang pemakaian alat tangkap cantrang sejak 1 Januari 2018 lalu. Semenjak saat itu, ribuan nelayan Kronjo Kabupaten Tangerang yang masih memakai cantrang tak melaut.

Ketua paguyuban nelayan Kecamatan Kronjo Anwar mengatakan sedikitnya 1.000 kapal nelayan di wilayahnya masih memakai cantrang. Kapalkapal terse­but, imbuh Anwar, kini terparkir di pinggir laut karena para nelayan enggan berlayar.

“Para nelayan takut ditangkap polisi saat sedang melaut karena la­rangan memakai cantrang dan 17 alat tangkap lainnya sudah efektif berlang­sung sejak 1 Januari 2018,”ujar Anwar.

Untuk mengadukan nasibnya, paguyuban nelayan Kronjo mendatangi Bupati Tangerang A Zaki Iskandar di kantor bupati, Tigaraksa, Kamis (11/1). Mereka menyatakan, keputusan tak melaut berimbas kepada banyak usaha lain yang bergantung kepada suplai ikan. Contohnya, kata Anwar, bisnis ikan kering sep­erti ikan asin. Setelah tak ada pasokan, secara otomatis para pedagang ikan asin tak bisa ber­jualan.

Selain itu, harga ikan di pasa­ran juga melonjak. Kenaikan harga mencapai 400 hingga 500 persen.

“Sejak nelayan tidak melaut, pekerja ikan kering juga ikut berhenti karena tidak ada ikan hasil tangkapan nelayan,”imbuh Anwar.

Menurut Anwar, paguyuban nelayan Kecamatan Kronjo akan mendatangi Istana Negara Jakarta pada 17 Januari 2018. Mereka ingin menyampaikan aspirasinya.

Pengurus paguyuban nelay­an Kecamatan Kronjo, Rahmat Sugara mengatakan, Kementri­an Kelautan dan Perikanan per­nah memberikan jaring tangkap sebagai pengganti cantrang. Na­mun, kata dia, alat tersebut tidak efektif bagi nelayan sehingga mengalami kerugian akibat ha­sil dari ikan tangkapannya tidak sebanding dengan biaya opera­sional.

“Kalau menggunakan jaring atau alat dari bantuan KKP, ne­layan selalu merugi,” katanya.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Kabupaten Tangerang Herry Wibowo men­gaku, telah menerima keluhan para nelayan. Para nelayan me­nyampaikan keluhannya lang­sung kepada Bupati Tangerang A Zaki Iskandar.

“Keluhan nelayan Kronjo ini diterima langsung Bupati Tangerang A Zaki Iskandar. Di­dampingi oleh saya dan Kabid Pengolahan Pemberdayaan Ne­layan. Mereka sudah menyam­paikan keluhannya,” katanya.

Menanggapi rencana 17 Jan­uari para nelayan Kecamatan Kronjo akan melakukan aksi di Istana, sambung Herry, pi­haknya mempersilahkan untuk nelayan menyampaikan kelu­hannya. Kata dia, pihaknya pun akan menyampaikan keluhan itu kepada pemerintah pusat agar peraturan KKP bisa lebih memperhatikan kondisi nelay­an, termasuk dalam memberi­kan jalan solusinya.

“Silahkan saja jika mau aksi ke istana. Pemkab juga akan menjembatani keluhan nelay­an tersebut. Mudah-mudahan pusat bisa mendengarkan ma­sukan atau aspirasi dari para ne­layan dan pemda,” pungkasnya.

Dari Jakarta, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan kebijakan laran­gan penggunaan cantrang dan 16 alat tangkap lain yang dinilai merusak lingkungan bakal tetap berjalan. Kebijakan tersebut sesuai dengan yang diamanat­kan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikan­an Negara Republik Indonesia.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja mengatakan larangan penggu­naan cantrang seharusnya ber­jalan sejak 2015. Akan tetapi, realisasi aturan harus ditunda selama 2 tahun sesuai dengan rekomendasi dari Ombudsman dan persetujuan nelayan.

“Kemudian kita masih mem­berikan kesempatan lagi selama 6 bulan, dan (waktu) 6 bulan ter­akhir itu sampai dengan Desem­ber (2017),” kata Sjarief dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta pada Kamis (11/1).

Dengan demikian, larangan terhadap penggunaan cantrang pun secara efektif berlaku per 1 Januari 2018 lalu. Guna meng­ganti cantrang dengan alat tang­kap lain yang lebih ramah ling­kungan, KKP mengklaim telah mendistribusikan sebanyak 7.225 unit kepada para nelayan pada 2017.

Selain itu, Sjarief juga me­nyatakan bahwa KKP turut memfasilitasi upaya pendamp­ingan kepada nelayan agar semakin terbiasa dengan alat tangkap yang baru. “Sudah dibagikan dan diterima. Meski di sana-sini memang ada yang kurang panjang, begini begitu,” ungkap Sjarief.

Sementara itu, total alat tang­kap ramah lingkungan yang telah dibagikan kepada nelayan Indonesia untuk kapasitas di bawah 10 gross tonnage (GT) sejak 2015-2016 sebanyak 9.021 unit.

“Kemudian untuk yang 10-30 GT difasilitasi perbankan. Al­hamdulillah terdistribusi Rp211 miliar, perbankan seperti BRI, BNI, maupun BLU (Bantuan Langsung Umum) mulai men­coba memfasilitasi pergantian alat tangkap,” jelas Sjarief.

Pada pertengahan 2017 lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah menegas­kan larangan soal cantrang su­dah bulat. Meski dihantam pro­tes maupun demonstrasi terkait kebijakannya itu, namun Susi mengaku tak bergeming dan tetap bersikeras atas larangan tersebut.

“Makanya harus diselesaikan. Jadi dulu karena illegal fishing, ikan susah, (maka) cantrang diperbolehkan untuk kapal di bawah 5 GT,” ucapnya.

Sementara itu, Aliansi Nelay­an Indonesia (ANNI) meminta pemerintah segera memenuhi janji untuk membuat kajian aka­demis dan kajian hukum terkait alat tangkap ikan yang sebelum­nya dilarang oleh Pemerintah, cantrang dan trawl. Nanang El Ghazal, Wakil Ketua Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI), me­nyebut, nelayan cantrang telah menambatkan kapal mereka selama kurang lebih dua pekan, terhitung sejak 1 Januari 2018 akibat kebijakan larangan can­trang.

Para nelayan ini takut ditang­kap dan diproses hukum oleh pemerintah. Sesuai dengan aturan yang dikeluarkan Ke­menterian Kelautan dan Peri­kanan (KKP), alat tangkap ikan yang disebut berbahaya bagi ekosistem laut itu dilarang per 2018.

Larangan penggunaan can­trang sendiri diakui Nanang cu­kup merugikan. Terlebih, kata dia, larangan itu dikeluarkan tanpa kajian akademis maupun teknis. Komunitas nelayan can­trang telah menuntut pemer­intah pada pertengahan tahun lalu agar segera melakukan ka­jian teknis. (mg1/jpg/gatot)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.