OPD Diminta Gerak Cepat

KOTA SERANG, SNOL – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kembali diingatkan agar tidak menunda kegiatan atau program kerja yang te­lah direncanakan dan dibuat dalam APBD 2018. Apalagi saat ini, sudah dikeluarkan surat keputu­san (SK) Gubernur Banten terkait dengan peng­gunaan anggaran.

Sekda Banten Ranta Soeharta pekan lalu menginstruksikan seluruh OPD di lingkungan Pemprov untuk segera memulai kerja dengan menggunakan anggaran tahun 2018 yang telah disahkan. “Bapak ibu sekalian, ini bulan perta­ma di tahun 2018. Rp10,3 triliun lebih untuk ang­garan 2018 ini sudah disahkan. SK Gubernur pun sudah selesai. Oleh karena itu tidak ada lagi yang ditunda-tunda,” katanya.

Ranta juga menegaskan, untuk penggunaan anggaran dalam memulai kegiatan tahun ini tidak harus menunggu rotasi atau mutasi jabatan awal tahun. Karena hal tersebut adalah mutlak menjadi wewenang Gubernur.

“Tidak ada lagi pemikiran menunggu rotasi dan mutasi. Karena rotasi dan mutasi sudah ada yang mengolah. Pak Guber­nur dan Pak Wagub bisa sewak­tu-waktu melantik,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut ia juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh OPD atas penca­paian Wajar Tanpa Pengecual­ian (WTP) yang diberikan BPK untuk laporan anggaran tahun 2016 lalu. Mengingat hal tersebut dirinya berharap untuk tahun laporan anggaran 2017 Banten kembali bisa meraih pencapaian yang sama.

“Saya ucapkan terimakasih kepada bapak ibu sekalian. Ke­pada kepala dinas atas perbai­kan-perbaikan ini. Dan semoga kita kembali bisa meraih WTP untuk laporan keuangan tahun 2017 kemarin,” tutupnya.

Seperti diketahui, saat ini se­luruh OPD belum bisa melak­sanakan kegiatan 2018, kar­ena sampai saat ini belum ada penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau setingkat eselon III dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) atau setingkat eseon IV atau staf yan ditunjuk oleh eseon II (kepala OPD) untuk melaksanakan keg­iatan.

“Gimana kita mau memulai pekerjaan, PPK dan PPTK nya saja belum ada (surat kepu­tusan, SK), dan kalau kita me­langkah, pasti kedepannya ada temuan,” kata salah seorang ASN Pemprov Banten yang enggan disebutkan namanya. Yang bisa dilakukan oleh OPD di Pemprov katanya, hanya se­batas melaksanakan rutinitas perkantoran saja. “Kalau pun ada, hanya sebatas mengaju­kan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) saja ke ULP (unit layanan pengadaan),” ungkap­nya. (ahmadi/made)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.