Kampanye, Dilarang Sampaikan Ujaran Kebencian

TANGERANG, SNOL—Panitia Pen­gawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang mewanti-wanti setiap ele­men masyarakat agar tidak menyam­paikan ujaran kebencian dalam masa kampanye pilkada 2018. Sebab, bila ada yang terbukti melakukan­nya, maka akan dikenakan pidana.

Ketua Panwaslu Kota Tangerang, Agus Muslim usai mengikuti Rakor Kampanye Pilkada Kota Tangerang di ruang rapat KPU lantai II, Kamis (25/1) siang menyatakan, pilkada di Kota Tangerang kemungkinan hanya akan diikuti oleh calon tunggal. Un­tuk itu, semua pihak tidak sekali-kali mendiskreditkan pihak ‘lawan’.

“Kotak kosong memang diatur dalam pilkada, tapi bukan berarti para pendukungnya bisa melaku­kan kampanye hitam, menghujat terhadap pihak lainnya. Demikian pula para pendukung pasangan calon juga jangan sampai menjelek-jelekkan pihak lain,” ucapnya. Untuk itu ucapnya, pihaknya akan berdiri tegak menindaklanjuti apabila ada yang melakukannya. “Kita akan lihat pretensinya apa? Untuk itu kita akan awasi materi kampanye yang disam­paikan,” ucapnya.

Selain soal materi kampanye, wa­sit pilkada ini mengingatkan apara­tur sipil negara (ASN) agar tetap menjaga netralitasnya dalam proses pilkada. Sebab meski pun para pega­wai negeri ini memiliki hak untuk memilih, diharapkan agar mereka tidak mencederai proses demokrasi dengan berpolitik praktis. “Karena di Kota Tangerang pasangan ini ma­sih incumbent, untuk kita harapkan benar agar ASN betul-betul tidak ikut berpolitik aktif atau melakukan langkah-langkah politik praktis,” ucapnya.

Sementara, Ketua KPU Kota Tangerang Sanusi mengatakan bah­wa ada hal-hal yang harus diperha­tikan dalam aturan teknis kampanye. “Dalam hal penjelasan soal kam­panye ada di PKPU 4 2017, harapan kami semua yang ada di sini bisa sama-sama mempelajari, karena ada 7 (tujuh) poin yang penting diperha­tikan,” ujar Sanusi.

Sanusi juga menjelaskan bahwa adanya perubahan terkait teknis kampanye calon kepala daerah. “Ada banyak hal yang berubah terkait kampanye calon kepala daerah. Pada pilkada serentak ini, seluruh urusan kampanye paslon mulai dari alat peraga dan lainnya itu sudah men­jadi kewenangan KPU,” jelasnya.

Saat memaparkan di depan selu­ruh peserta rapat, Sanusi menyam­paikan secara gamblang terkait se­luruh aturan kampanye. Beberapa aturan yang dipaparkan, di anta­ranya aturan pengadaan alat peraga kampanye, aturan penyebaran alat peraga kampanye pasangan calon (paslon), jumlah dan isi baliho-bali­ho kampanye paslon. “Artinya sangat banyak regulasi yang wajib dipahami agar tidak terjadi kesalahan. Kampa­nye ini bagian yang sangat penting,” ujarnya.

Adapun terkait ukuran Bahan Kampanye (BK) yang diatur dalam Petunjuk Teknis (juknis) kampanye KPU Kota Tangerang adalah sebagai berikut, selebaran (ukuran 8,25 cm x 21cm) untuk 200.000 kepala kelu­arga. Berikutnya adalah brosur uku­ran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm), ukuran posisi terlipat 21 cm x 10 cm untuk 200 ribu kepala keluarga. Beri­kutnya adalah pamflet ukuran 21 cm x 29,7 cm untuk 200 ribu kepala ke­luarga lalu ada poster ukuran 40 cm x 60 cm untuk 200 ribu kepala kelu­arga.

Adapun ukuran desain Alat Peraga Kampanye (APK) yang ditetapkan KPU Kota Tangerang adalah sebagai berikut; baliho/billboard/video­tron ukuran 3 m x 5 m pemasangan Tingkat Kota, sebanyak 5 buah. Beri­kutnya adalah umbul-umbul ukuran 5 m x 1,15 m pemasangan tingkat ke­camatan sebanyak 160 buah. Span­duk ukuran 1,5 m x 5 meter pema­sangan tingkat kelurahan sebanyak 208 buah. Untuk diketahui, masa kampanye Pilkada serentak 2018 akan berlangsung sejak 15 Februari hingga 23 Juni 2018. Dalam tahapan ini seluruh pasangan calon akan menggelar kampanye di tengah ma­syarakat. (made)