Ribuan Taksi Online Tak Penuhi Syarat

 Organda Kota Tangerang Minta Pemerintah Tegas

TANGERANG, SNOL—Ribuan taksi on­line di Kota Tangerang belum diuji kir. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang, Saiful Rohman menyebut belum ada satu pun taksi online yang memenuhi persyaratan aturan men­teri perhubungan nomor 108/2017. Taksi online dinilai beroperasi ilegal sebelum memenuhi sejumlah syarat aturan tersebut.

Sekitar 2.200 taksi online berop­erasi di Kota Tangerang. Dari jumlah tersebut, Saiful me­nyebut, be­lum ada satu pun taksi online yang diuji kir sampai saat ini. Seperti diketahui, uji kir merupakan salah satu syarat operasional taksi daring sesuai aturan menhub yang berlaku mulai hari ini, Kamis (1/2).

“Untuk di Kota Tangerang untuk saat ini belum satupun yang men­gajukan kir, pengujian kendaraan bermotor termasuk rekomendasi yang diminta BPTJ (Badan Peny­elenggara Transportasi Jabode­tabek),” jelasnya ditemui di sela peresmian Masjid Sari Asih, Kar­awaci, Rabu (31/1).

Saiful menjelaskan, ijin taksi online dikeluarkan manakala pengendara direkomendasikan BPJT ke Pemer­intah Kota Tangerang. Setidaknya ada tiga ijin prinsip yang mesti di­kan­tongi pemilik taksi online sebe­lum diberi rekomendasi. Saiful menyebut, sejumlah ijin tersebut di­antaranya ijin terkait domisili.

“Kedua kaitan dengan tempat pe­nyimpanan kendaraan, ketiga ten­tang mitra kerja bengkel resminya, bener nggak ada alamatnya, itu saja yang dikeluarkan oleh Pemda Kota,” jelas Saiful.

Saiful menambahkan, selain tiga ijin prinsip tadi, taksi online juga diminta memenuhi 11 ijin lainnya. Di antara sejumlah ijin tersebut, sambungnya, yakni ijin berupa badan koperasi.

Aturan baru itu juga membatasi jumlah taksi online yang berop­erasi di tiap wilayah. Wilayah Kota Tangerang, kata Kadishub, terma­suk dalam kuota Jabodetabek, yak­ni sebanyak 36.150. Sementara di wilayahnya sendiri, Kadishub belum bisa memastikan jumlah pastinya.

“Quota pun dikeluarkan oleh BPTJ, tapi tidak per kabupaten kota tapi se-Jabodetabek. secara keseluruhan kuo­ta yang dikeluarkan BPTJ untuk Jabo­detabek itu 36.150 jadi,” katanya.

Tindakan penertiban belum akan dilakukan aparat terkait pada awal pemberlakuan aturan itu. Saiful mengatakan, hal tersebut lantaran kebijakan pusat pasca gel­ombang protes sejumlah sopir taksi online beberapa waktu lalu.

“Sebenarnya tahap sosialisasi sudah lama dilakukan oleh BPTJ, cuman kan masih ada tarik ulur antara penge­mudi online dengan kementerian per­hubungan. Sekarang katanya sedang difasilitasi dengan aplikator, dengan PMJ (Polda Metro Jaya), termasuk den­gan Kemenkominfo,” pungkasnya.

Opsi menunda penertiban aturan itu dinilai Ketua Organisasi Ang­kutan Daerah (Organda) DPC Kota Tangerang, Edi Faisal Lubis menan­dakan ketidaktegasan aparat. Dia juga mengatakan, penertiban harus dilakukan guna terjadi kesetaraan antara taksi online dan angkutan umum lainnya.

“Penegakan tarif atas tarif bawah itu tidak ada, seperti sekarang tetap aja tarifnya masih tidak jelas. Dari organda minta penindakan tegas, dalam hal ini kepolisian atau dishub agar terjadi kesetaraaan,” tukasnya.

Edi menilai, peraturan tersebut telah memenuhi unsur kesetaraan yang diminta pihaknya. Namun dia menyayangkan sikap penolakan yang diungkapkan sejumlah pengendara taksi online. Dia juga berharap pen­egakan aturan tetap dilakukan aparat meski terjadi penolakan.

“Jangan diundangkan, tetapi pen­indakannya tidak ada, sama aja bo­hong, cuma hitam di atas putih,” pungkasnya. (irfan/gatot)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.