Pemprov Diminta Buka Ruang Publik

Di Setiap OPD

KOTA SERANG, SNOL – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemprov Banten untuk membuka ruang publik program kerja di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Itu dilakukan untuk mencipatakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 28/ 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Direktur Pendidikan KPK Wuryono Prakoso mengatakan, membuka ruang publik program kerja di setiap OPD bisa dilakukan dengan menyosialisasikan ke masyarakat umum tentang kegiatan yang akan dan telah dilakukan oleh OPD terkait. Kegiatan itu bisa dilakukan setiap bulan atau pertriwulan sesuai dengan kalender atau rencana pembangunan.

“Beberapa modus korupsi yang selama ini kita pantau ke setiap pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia, memang setiap OPD di lingkungan Pemda itu tidak transparan ke publik terkait program kerja yang dilakukan,” kata Wuryono, saat dihubungi melalui ponselnya, Kamis (1/2).

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap lembaga publik termasuk OPD juga wajib menginformasikan info-info yang berkaitan dengan kepentingan publik, namun nyatanya hal itu tidak dilakukan. Kenyataan ini masih ditemukan di setiap OPD lingkungan Pemprov Banten.

“Makanya dalam renaksi kita ke Pemprov Banten beberapa waktu yang lalu, kita minta setiap OPD harus mempertanggungjawabkan APBD alias uang rakyat yang telah mereka gunakan, salah satunya mereka harus terbuka soal anggaran yang telah digunakan,” paparnya.

Wuryono juga meminta insan pers untuk turut mengawasi terkait program pembangunan yang telah dilakukan di tiap OPD di lingkungan Pemprov Banten. Pasalnya, potensi APBD diselewengkan menjadi lebih besar jika tidak diawasi.

“Ini berdasarkan pengalaman yang kita lakukan selama proses pengawasan. Saya pastikan potensi itu juga bisa saja terjadi di Banten,” paparnya, seraya mengakui, modus operandi yang dilakukan untuk menutupi informasi adalah ketentuan informasi satu pintu.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Ranta Soeharta tak menampik ada beberapa OPD di lingkungan Pemprov yang tertutup ke publik soal program kerja yang akan dan telah dilakukan. Oleh karena itu, ke depan persoalan ini tidak boleh terjadi lagi.

“Ingat Pak Gubernur dan Wagub juga tentu akan melakukan evaluasi terhadap kinerja para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten. Jika mereka tak maksimal bekerja, tentu ada sanksi yang siap menanti. Begitu juga sebaliknya ada reward (hadiah,red) bagi pejabat yang berprestasi,” imbuhnya. (ahmadi/made)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.