Iman Didakwa Terima Rp1,5 M

SERANG, SNOL—Walikota Cilegon non aktif Tb Iman Ariyadi menjalani sidang perdana dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor PN Serang ke­marin. Iman didakwa menerima suap Rp 1,5 miliar untuk izin usaha di kawasan industri.

Di sidang perdana tersebut, dakwaan dibacakan langsung untuk tiga terdakwa. Selain Iman Ariyadi, dakwaan dibacakan untuk Kepala DPMPTSP Kota Cilegon Akhmad Dita Prawira dan Direktur PT Jayatama Primayasa Hendri. Baik pihak Jaksa KPK, penasihat hukum terdakwa dan Majelis Hakim menyepakati pembacaaan dakwaan dilakukan bersamasama.

Dalam dakwaannya, Jaksa KPK membacakan bahwa Iman Ariyadi bersama Akhmad Dita Prawira dan Hendri pada 19 September dan 22 September 2017 bertempat di BJB Cilegon melakukan per­buatan yang ada hubungan­nya yang dipandang sebagai perbuatan janji atau hadiah.

“Menerima hadiah berupa uang secara bertahap sebesar Rp 1,5 miliar dari Eka Wan­doro Dahlan manajer legal PT Krakatau Industrial Estate Ci­legon dan Tubagus Dony Sugihmukti Direktur PT Krakatau Industial Estatate Cilegon sebe­sar Rp 700 juta serta dari Bayu Dwinanto Utomo projek mana­jer PT Brantas Abipraya sebesar Rp 800 juta,” kata Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Serang, Kota Serang, Kamis (8/2).

Hadiah atau janji tersebut, diberikan untuk menggerak­kan agar menerbitkan surat rekomendasi kepada PT Bran­tas Abipraya dan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (PT KIEC) untuk mengerjakan proyek pembangunan mal pada tahun 2017, meskipun belum ada perizinan resmi.

Ketiganya didakwa melang­gar Pasal 5 ayat 4 UU Nomor 28 tahun 1999 Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN serta Pasal 76 ayat 1 huruf e UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Dae­rah.

Dalam surat dakwaan ini disebutkan, Iman Ariyadi me­minta PT Brantas Abipraya (PT BA) dan PT Krakatau In­dustrial Estate Cilegon (KIEC) menyiapkan Rp 2,5 miliar. Permintaan itu disampaikan oleh Hendri sebagai orang ke­percayaan terdakwa dan mem­berikan jaminan pelaksanaan pembangunan mal.

Jaksa Dian Hamisena dalam pembacaan surat dakwaan menyatakan, pada tangal 12 Juli 2017, Bayu Dwinanto Uto­mo, Eka Wandoro Dahlan, dan Yohana Vivit melakukan perte­muan dengan terdakwa Hen­dri selaku kepercayaan wali kota. Pertemuan dilakukan di ruang rapat manager legal PT KIEC.

Pada pertemuan tersebut, Hendri menyampaikan bah­wa untuk pengurusan izin pembangunan mal, wali kota meminta uang sebesar Rp 2,5 miliar. Uang tersebut sebagai kompensasi akan diterbitkan rekomendasi dan jaminan kepada PT BA dan PT KIEC melaksanakan pembangunan.

Lalu, pada 14 Juli saat di­lakukan ground breaking dan dihadiri wali kota, PT BA dan PT KIEC mengatakan tidak bisa melakukan pembangu­nan. Hal ini karena terkendala pengurusan rekomendasi Am­dal.

“Bahwa untuk menindak­lanjuti rekomendasi Amdal, Hendri menyampaikan agar Bayu Dwinanto Utomo segera berkoordinasi dengan pihak PT KIEC terkait permintaan uang sebesar Rp 2,5 miliar segera direalisasikan,” kata Dian Hamisena saat memba­cakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Serang.

Keesokan harinya, Hen­dri juga mengatakan Rp 2,5 miliar tersebut bisa dine­gosiasikan. Karena proses Amdal terkendala selama 2 bulan, pada sekitar bulan September dilakukan per­temuan di Restoran Hotel Royal Krakatau. Pertemuan dihadiri oleh Bayu Dwinanto Utomo mewakili PT BA, Eka Wandoro Dahlan dan Priyo Budianto mewakili PT KIEC. Selain itu, hadir Akhmad Dita Prawira selaku Kepala Dinas DPMPTSP Kota Cilegon dan Hendri sebagai orang keper­cayan wali kota.

Di pertemuan tersebut PT BA hanya bisa menyanggupi permintaaan terdakwa sebe­sar Rp 800 juta sedangkan PT KIEC menyanggupi Rp 700 juta.

Kemudian, Akhmad Dita Prawira selaku kepala dinas melaporkan kesanggupan dua perusahaan tersebut kepada wali kota. Kemudian wali kota meminta agar uang diserah­kan melalui Cilegon United FC. (azm/bnn/gatot)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.