Realisasi Dana Pendidikan Jadi Sorotan

Anggarannya Sebesar Rp 400 Triliun

DEPOK, SNOL—Wakil Presiden Jusuf Kal­la memberikan otokritik pada pemerintah dan pemangku kebijakan terkait dana pendidikan 20 persen dari APBN atau sekitar Rp 400 triliun per tahun. Otikritik itu dimulai dari pertanyaan mendasar tetang mutu pendidikan di Indonesia.

“Kenapa pertanyaan selalu dengan dana Rp 400 T lebih dan itu akan naik terus menerus, belum bisa membawa generasi muda kita? Kita masih berku­tat kepada kesejahteraan,” ujar JK saat bicara di depan Rembuk Nasional Pen­didikan dan Kebudayaan, Sawangan, Depok, beberapa waktu lalu.

Dia menegaskan kesejahteraan, bagi guru terutama, memang penting. Tapi, bukan berarti peningkatan mutu pendi­dikan luput dari perhatian.

Dalam berbagai forum yang meli­batkan guru, saat bicara tentang mutu pendidikan hampir semua peserta diam. Begitu bicara kesejahtetaan naik, semua hadirin riuh. “Padahal mestinya seimbang. Jangan hanya bi­cara kesejahteraan naik, semua tepuk tangan, Anda juga harus beri mutu lebih baik ke lulusan, sekolah lebih baik,” tegas JK.

Dengan dana Rp 400 triliun perta­hun, JK menilai belum ada kenaikan signifikan mutu pendidikan Indonesia dibandingkan dengan negara lain. In­donesia masih berada di papan menengah dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

“Vietnam di bawah kita, tapi dia juga memperlakukan (anggaran pendidi­kan, Red) di bawah 20 persen. Vietnam dari tingkat pendidikannya lebih tinggi daripada Indonesia, dari segi mutu pendidikannya,” jelas JK.

Meskipun mutu pendidikan itu terus diperbaiki mulai dari gedung sekolah, latar pendidikan guru yang minimal harus sarjana, hingga soal keterbukaan informasi.

Siswa pun lebih mudah mengakses informasi dengan kecanggihan inter­net. Tapi, JK belum melihat peringkat Indonesia melebihi negara lain. “Bisa saja kita maju tapi negara lain lebih maju. Sekarang persaingan itu adalah bagaimana kita melihat standarstand­art di sekitar kita. Standarnya Malaysia, standarnya Singapura, Thailand dan se­bagainya,” ungkap JK.

Salah satu indikatornya adalah tena­ga kerja yang dikirim ke negara lain. Filipina misalnya telah mengirimkan banyak tenaga kerja formal di bidang marketing, akuntansi, dan mekanik.

Sedangkan Indonesia masih didomi­nasi oleh pengiriman tenaga kerja do­mestik. “Tentu ada juga pekerja profe­sional kita, tapi kurang. Kita berada di situ. Tingkat kita seperti itu,” kata dia.

Bagaimana cara meningkatkan mutu itu? JK membedahnya dengan mulai mengungkapkan dua kecenderungan utama dalam pendidikan. Yakni pendi­dikan yang lebih mengandalkan inovasi dan pendidikan yang mengutamakan skill.

Menurut dia, pendidikan di Amerika Serikat lebih didorong untuk pening­katan inovasi. Berbeda dengan Jerman dengan paham skill dan matchnya dengan dunia industry. “Jepang Korea ikut Jerman tapi AS yang masih paling maju di dunia. Negara lain ikuti,” ungkap dia.

Indonesia berupaya meningkatkan skill itu dengan membangun SMK di banyak tempat. Tapi, ternyata kebu­tuhan guru yang cakap masih kurang. Guru lebih banyak mengajar di kelas dengan papan tulis.

Padahal, semestinya siswa SMK banyak praktik. Akhirnya banyak tamatan SMK itu tidak punya kemampuan yang cukup. Jumlah SMK yang mencapai ri­buan tidak bisa jadi ukuran lagi. “Tak bisa kita bicara di atas kertas bahwa kita memiliki SMK sekian puluh ribu. Itu juga kesalahan saya juga tentu sebagai pemerintah,” ujar JK diiringi tepuk tangan.

JK mengusulkan kebutuhan guru itu bisa didapatkan dari tenaga profesional yang punya skill mumpuni. “Kita su­dah bicara keterbukaan kepada Pak Menteri. Banyak sekali ahli yang kerja di perusahaan kontraktor, perusahaan apa, mungkin bisa diangkat jadi guru di sekolah kejuruan. Jangan kita terbatas aturan SK tak boleh,” ujar dia.

Menteri Pendidikan Muhadjir Ef­fendy tidak menampik jika kementeriannya menerima dana yang cukup besar. “Memang ada tiga kementerian yang menerima dana besar. Kemenag, Kemenistekdikti, dan Kemendikbud,” ujarnya. Dia pun juga mengaku kritik JK tidak ada yang salah.

Muhadjir membeberkan tidak maksi­malnya pendidikan di Indonesia dik­arenakan masih banyak guru yang tidak kompeten. Terutama guru untuk pen­didikan vokasi atau SMK. “Sebenarnya syarat SMK tidak bisa terpenuhi sebab tidak ada guru,” ujarnya. Misalnya saja dari jurusan pertanian, kelautan, in­dustri kreatif, dan pariwisata.

“Tidak ada IKIP (perguruan tinggi yang dikhususkan mendidik calon guru, Red) yang membuka keguruan untuk empat bidang itu,” imbuhnya.

Dia juga mengatakan jika tidak semua SMK memenuhi standar kom­petensi. Sebab lebih banyak guru yang mengajar bidang adaptif dan norma­tif. Sementara guru untuk bidang yang dalam jurusan hanya sedikit. “Totalnya hanya 35 persen,”ungkapnya.

Muhadjir pun mengaku telah melaporkan masalah ini kepada Presiden Joko Widodo. “Kita akan selesaikan secara bertahap,” katanya. Dia berjanji akan membenahi guru dari segi kualitas maupun kuantitas. (jun/wan/lyn)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.