2,3 Juta Warga Belum Ikut BPJS

KOTASERANG, SNOLDari 11 juta jiwa warga Banten, 2,3 juta jiwa hingga saat ini belum tercover dalam layanan ja­minan kesehatan nasional (JKN) baik Badan Penyelenggara Jaminan So­sial (BPJS) Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Dari jumlah tersebut tersebar di delapan kabupaten / kota.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) seusai Salat Jumat (9/2), saat di­mintai komentarnya terkait pelayanan kesehatan di Banten. Dikatakan Wa­hidin, data tersebut merupakan infor­masi terbaru yang ia dapatkan dari kan­tor perwakilan BPJS Banten dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten. Katanya, persoalan itu sangat miris disaat pe­merintah pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mempro­gramkan jaminan kesehatan nasional (JKN). “Data 2,3 juta orang itu cukup banyak,” kata Wahidin, kemarin.

Mantan Walikota Tangerang dua peri­ode ini menengarai warga Banten yang belum ikut BPJS tersebut tidak pernah mendapatkan sosialisasi mendapatkan pelayanan kesehatan baik dari pemer­intah maupun BPJS. “Oleh karena ini tanggung jawab kita semua melayani warga Banten agar mereka bisa menda­patkan pelayanan kesehatan secara mudah dan gratis,” paparnya.

Saat disinggung upaya dari Pemprov untuk menanggulangi persoalan tersebut, Wahidin mengaku, pihaknya pada APBD TA 2018 ini telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 200 miliar untuk biaya pengobatan gratis cu­kup dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). “Kebi­jakan itu sudah kita jalankan baru di RSUD Banten dan RSUD Mal­ingping dengan syarat warga yang datang memang belum memiliki kartu BPJS,” tukasnya.

Apakah program itu tidak akan kontraproduktif dengan JKN yang saat ini dicanangkan oleh pemerintah pusat, mengin­gat program kesehatan gratis te­lah dilakukan dan semua daerah harus mengikutinya, Wahidin mengaku, BPJS sesungguhnya tidak gratis karena warga harus membayar biaya premi setiap bulannya.

“Kalau BPJS kan rawat inap cuma 3 malam, selebihnya bi­asanya pasien dipulangkan jika tidak membayar. BPJS kan kalau sakit dan tak sakit tetap harus bayar. Kalau skema berobat gra­tis yang kita canangkan yang kita bayar adalah orang yang sakit,” tutur.

Mengapa tidak membiayai 2,3 juta warga Banten saja untuk ikut BPJS ? Lagi-lagi Wahidin menegaskan, pihaknya sedikit­nya harus menyediakan angga­ran sekitar Rp 600 miliar. Itupun 2,3 juta warga itu hanya ikut BPJS kelas 3. “Asumsinya Rp 35.000 dikali 12 dikali 2,3 juta, kena angkanya sekitar Rp 600 miliar. Kalau kesehatan gratis yang kita canangkan kan bisa menghemat biaya, kemudian warga juga bisa menikmati pelayanan keseha­tan secara maksimal,” tukasnya, seraya mengakui Pemprov akan melakukan kerjasama dengan 108 RS di wilayah Banten dan sekitarnya terkait pengobatan gratis itu.

Sementara, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Banten HM Kuswandi menilai, pengo­batan gratis yang direncanakan oleh Pemrpov Banten tidak se­mudah membalikan telapak tangan. Sebab masyarakat yang tidak punya BPJS tidak bisa langsung berobat ke RSUD Ban­ten maupun RSUD Malingping. Dua RS milik Pemprov itu mem­butuhkan rujukan dari RS yang menangani warga pertama kali. “Kalau tidak punya BPJS, kan warga tetap bayar di RS awal itu. Berarti mereka harus menge­luarkan biaya terlebih dahulu. Belum lagi mekanisme yang dit­erapkan oleh RSUD Banten dan Malingping,” tukasnya.

Ia memandang program kes­ehatan gratis yang dicanang­kan oleh pemprov justru kon­traproduktif dengan program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang saat ini dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan (Ke­menkes) RI. Pasalnya, bisaya pengobatan gratis sudah ditang­gung pemerinntah pusat sep­erti pemerintah mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi warga yang tidak mampu. “Saya rasa seperti itu,” pungkasnya. (ahmadi/made)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.