PT Harus Antisipasi Dampak Revolusi Digital

PALEMBANG, SNOL—Kalangan per­guruan tinggi (PT) harus mengan­tisipasi dampak revolusi teknologi digital, atau sering disebut revolusi industri 4.0.

Karakteristik revolusi industri 4.0 meliputi digitalisasi, optimalisasi dan kustomisasi produksi, otomasi dan adopsi, human machine in­teraction, value added services and businesses, automatic data ex­change and communication, dan penggunaan teknologi internet.

“Pola industri baru ini membawa dampak terciptanya jabatan dan keterampilan kerja baru dan hilang­nya beberapa jabatan. Industri yang akan banyak berkembang pada rev­olusi industry baru ini,” kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dalam Seminar Nasional dan Raker­nas Asosiasi Perguruan Tinggi Swas­ta Indonesia (APTISI) di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (9/2).

Dalam seminar Nasional yang mengambil tema: Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0 tersebut ini hadir pula Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin Gu­bernur Jawa Barat Ahmad Heryawan serta perwakilan dari Kementerian dan Lembaga terkait.

Menaker Hanif melanjutkan, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mempersiapkan dan memetakan angkatan kerja dari lu­lusan pendidikan dalam mengha­dapi revolusi industri 4.0.

“Perguruan tinggi harus mampu mengantisipasinya. Jangan sampai lulusan perguruan tinggi mengang­gur karena gagal mengantisipasi rev­olusi industri,” ucapnya.

Antisipasi dampak revolusi indus­tri dapat diantisipasi melalui trans­formasi pasar kerja Indonesia den­gan mempertimbangkan perubahan iklim bisnis dan industri, perubahan jabatan dan kebutuhan ketrampilan.

Oleh karena itu, Menteri Hanif berharap dunia pendidikan dan du­nia Industri harus dapat mengem­bangkan strategi transformasi industri Industrial dengan memper­timbangkan perkembangan sektor ketenagakerjaan. Transformasi in­dustri dikatakan berhasil jika tenaga kerja yang tersedia juga kompeten.

Terkait peningkatan sumber daya manusia Indonesia, Menteri Hanif menjelaskan ada tiga hal yang yang perlu diperhatikan semua pihak. Per­tama adalah kualitas SDM. Memasti­kan kualitas dari SDM sesuai kebutu­han pasar kerja, sesuai dengan industri yang berbasis teknologi digital.

Kedua, kuantitas SDM yang kom­peten serta sesuai kebutuhan industri. Ketiga, meratanya sebaran SDM yang berkualitas terutama di daerah-daerah.

Guna menjawab tiga hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan ter­us melakukan masifikasi pelatihan kerja dan setifikasi profesi melalui pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja serta melalui program pemagangan. (jpnn)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.