Caplok Situ, Pimpro Tol Sercin Bungkam

Proyek Ternyata Tetap Berjalan

PAMULANG,SNOL— PT Cinere Serpong Jaya bersama Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tangerang Selatan dan OKP Ganepa pernah melakukan per­temuan yang berujung buntu. Proyek pembangunan JORR Serpong-Cinere (Sercin) yang melintasi garis sepadan Situ Sasak Kecamatan Pamulang itu menuai polemik lantaran dituding liar dan melanggar peraturan perun­dang-undangan.

Pimpinan proyek dari PT CSJ M Irsan Irsan Wahyudi, ketika dikonfir­masi secara lugas menolak member­ikan tanggapan meski awak media sudah memberikan penjelasan demi pemberitaan yang kadung terekpose di berbagai media massa itu bisa lebih berimbang atau cover both side.

“Saya tidak punya kapasitas mengeluarkan pernyataan kepada me­dia mengenai kegiatan perusahaan,” dalihnya lewat pesan aplikasi WhatsApp, Selasa (13/2).

OKP Ganespa memberikan ha­sil rekaman suara percakapan per­temuan dengan PT CSJ di kantor DPU Kota Tangsel pada Kamis 11 Januari lalu. Pertemuan tersebut digelar dua hari berselang usai para aktivis ling­kungan itu menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Raya Padjajaran, tepatnya di sekitar lokasi proyek yang berujung penyegelan alat berat.

Irsan melakukan presentasi ten­tang rencana dan teknis kerja proyek pembangunan jalur bebas hambatan tersebut. Namun di tengah penjela­sannya ia diinterupsi oleh aktivis yang menganggap tak menyentuh substansi persoalan yang dipersoal­kan oleh OKP Ganespa.

“Stop Pak Irsan, kami gak butuh penjelasan itu. Kayak lagi ngajarin kami anak STM belajar ilmu teknik sipil. Yang kami butuh coba perlihat­kan dokumen yang katanya Anda pu­nya. Ini kayak mencoba ngajak main kucing-kucingan tapi kegep (ketang­kap),” kata Lala Nurdiansyah, aktivis OKP Ganespa sambil berdiri menga­cungkan tanganya ke arah para peja­bat yang hadir.

Irsan menjelaskan, pada periode 2016 silam pihaknya telah mengaju­kan izin rekomendasi kepada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisa­dane (BBWSCC) Kementerian Peker­jaan Umum dan Perumahan Rakyat, namun hingga kini surat permoho­nan itu belum keluar.

“Coba bisa dibayangkan,” jelasnya. Irsan pun sempat tidak membayang­kan bila proses ekspansi perusahaan­nya ternyata menemui rintangan se­rius. “Enggak nyangka Tangsel begitu keras,” tambah Irsan.

Sementara, aktivitas proyek jalur Tol Cinere – Serpong di Jalan Raya Padjajaran, Pamulang tampak masih tetap berjalan. Proyek tersebut diklaim telah dihentikan pasca aksi demo puluhan aktivis lingkungan hidup yang protes lantaran menud­ing telah menyaplok garis sepadan Situ Sasak tidak mengantongi reko­mendasi analisa mengenai dampak lingkungan atau amdal.

Pantauan di lapangan, kegiatan PT Waskita selaku kontraktor pelak­sana masih tetap berjalan normal. Alat berat masih mengali serta men­guruk tanah, serta sejumlah pekerja tampak sibuk mengerjakan tiang pancang. “Pemkot Tangsel dan PT CSJ (Cinere Serpong Jaya) sudah melakukan pembohongan publik. Ini menunjukan mereka memang gak punya komitmen,” kata Sekjen OKP Ganespa, Bayu Agus Purnomo kepada wartawan, Selasa (13/2).

Pihaknya, menanggapi dingin atas lima poin tanggapan yang telah dilayangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangsel. Apalagi tang­gapan itu tidak resmi lantaran tanpa tercantum kop surat serta tanda tan­gan pejabat berwenang.

OKP Ganespa, lanjutnya, tak me­nampik bahwa proyek Tol Cinere Serpong telah tertuang di Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah RTRW Tangsel. “Tapi yang berbeda adalah jalur tol yang dibangun tidak sesuai dengan apa yg direncanakan. Lihat saja gambar di bawah,” terang Bayu.

Dokumen amdal yang telah diter­bitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup LH Tahun 2008 dianggap telah kedauluasa dan wajib diperbarui. Ke­tentuan itu telah diamanatkan serta diatur oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Payung hukum di atas menye­butkan dokumen amdal dianggap sudah tidak berlaku apabila dalam jangka waktu tiga tahun tidak ada proses pembangunan. “Kami sudah melayangkan surat resmi ke Ibu Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) setelah aksi demo pertama,” bilangnya.

Langkah itu ditempuh atas reko­mendasi pejabat dari Kementerian LH dan Kehutanan saat OKP Gane­spa melakukan audiensi. Surat resmi pengaduan harus ditujukan lang­sung kepada Menteri Siti Nurbaya. “Dan anehnya lagi kalaupun Pemkot Tangsel dan CSJ ngaku sudah ada ke­napa ketika pertemuan tidak berani memperlihatkan dokumen apapun,” sesal Bayu. (jarkasih)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.