Gaji Petugas Kebersihan Tak Sesuai Permenkeu

TIGARAKSA, SNOL—Gaji petugas ke­bersihan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang hingga kini belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) no­mor 49/PMK.02/2017 tentang stan­dar biaya masukan tahun anggaran 2018. Para petugas itu harus puas dengan gaji yang diterimanya antara Rp 1,2 juta sampai Rp 1,5 juta per bu­lan, dari yang seharusnya diterima yakni Rp 2 juta lebih per bulan.

Kasi Pertamanan Dinas Lingkun­gan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang Obang Sobari membenarkan, hingga kini besaran gaji pertugas kebersihan yakni juru sapu masih di bawah Permenkeu no­mor 49/PMK.02/2017 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2018. Ia mengaku tidak bisa berbuat ban­yak. Menurutnya, besaran gaji itu per­tugas honorer bukan urusan DLHK, melainkan kewenangan Badan Pen­gelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan pihak terkait.

“Kita hanya menjalankan sesuai standar yang sudah ditetapkan, yang terpenting ada kenaikan penerimaan gaji petugas honorer tersebut,” ka­tanya kepada Satelit News, Selasa (13/2).

Lanjut Obang, saat ini jumlah juru sapu di lingkup DLHK Kabu­paten Tangerang sebanyak 80 orang. Menurutnya, puluhan petugas ke­bersihan itu bekerja sebagai tenaga honor di area Pemkab Tangerang dengan gaji yang diterimanya setiap bulan berkisar Rp1,5 juta. Kata dia, angka itu sedikit mengalami kenai­kan dibanding tahun 2017 lalu dengan besaran Rp1,24 juta per bulan.

“Ada 80 orang juru sapu bertugas sebagai tenaga honor kebersihan, dari kesemuanya itu tidak termasuk yang ada di UPT (Unit Pelaksana Teknis). Mereka mendapatkan gaji sebesar Rp 1,5 juta untuk setiap bu­lannya. Angka itu mengalami kenai­kan dibanding tahun sebelumnya hanya Rp1,2 juta lebih,” tegas Obang.

Di sisi lain, Kasi Pengangkutan Sam­pah DLHK Kabupaten Tangerang Teti Hartati mengungkapkan, terdapat 192 sopir kendaraan pengangkut sampah di bawah DLHK. Setiap bulannya sopir tersebut mendapatkan gaji Rp 2 juta per bulan. Angka itu kata dia, terhitung sejak tahun 2018, setelah tahun sebelumnya para sopir hanya mendapat­kan gaji Rp 1.267.000 setiap bulannya.

“Kurang lebih ada 198 sopir (kendaraan pengangkut sampah, red). Namun yang standby saat ini ada 192 orang, karena ada kendaraan yang sedang dilerbaiki. Sejak 2018 gaji sopir sudah mengalami kenaikan, saat ini Rp 2 juta dari sebelumnya Rp 1.267.000,” jelasnya.

Pihaknya mengaku akan terus memperjuangkan agar gaji tenaga honor di lingkup DLHK bisa terus naik setiap tahunnya. “ Akan terus diperjuangkan agar bisa dinaikan gajinya. Terbukti penerimaan gaji yang diberikan tahun ini lebih besar dibanding tahun-tahun sebelum­nya,” tandasnya.

Sementara itu, Kasubid Penataan Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manu­sia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang, Juhri Saputra mengatakan, terhitung 2014 lalu, persoalan gaji tenaga hon­or ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempeker­jakannya. Sedangkan terkait pem­bayaran tenaga honor yang masih di bawah ketentuan Permenkeu, pihaknya meminta wartawan untuk mengkonfirmasi ke BPKAD.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Tangerang, Hendra Ir­sansyah dan Sekda Kabupaten Tangerang belum dapat dimintai keterangannya, lantaran dihubungi melalui HP-nya belum merespon. (mg1/aditya)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.