Tanto Sorot Pembangunan Betonisasi Jalan di Sumur

Alokasi Anggaran Besar, Hasilnya Tak Memuaskan

PANDEGLANG,SNOL–Lagi, Wakil Bupati (Wabup) Pandeglang, Tanto Warsono Arban dibuat kesal oleh oknum pengusaha atau pengusaha “nakal”, yang tak menuntaskan tanggungjawab pekerjaan proyek pembangunan tahun anggaran (TA) 2017 lalu, yaitu jenis pekerjaan betonisasi jalan dengan anggaran Rp 4 Miliar, di Kecamatan Sumur.

Informasi yang dihimpun, hal itu diketahui dari hasil evalu­asi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang terhadap pelaksanaan pembangunan TA 2017. Bahkan, selain pekerjaan betonisasi jalan tersebut, ada beberapa titik pekerjaan lainnya yang dinilai mengecewakan.

Wabup Tanto menjamin, bakal mencegah pengusaha “nakal” tersebut mendapatkan pekerjaan kembali di TA 2018. Katanya, Setelah dipertanyakan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Inspektorat, jenis pekerjaan itu belum ada serah terima.

“Kami tidak akan terima. Karena kondisinya tidak baik, kami masih memberikan ruang kepada pihak ketiga (kontraktor pelaksana,red) untuk memper­baiki pekerjaan tersebut. Sam­pai saat ini belum dibayar, serah terima juga belum dan Provi­sional Hand Over (PHO) belum selesai. Ya, selesaikan dulu itu dengan kualitas standar, ibu Bu­pati juga sudah meninjau lang­sung kesana (ke Sumur,red),” kata Tanto, Minggu (18/2).

Untuk mengantisipasi hal itu terjadi kembali di tahun 2018, Tanto mengaku, sudah mem­bahas dan mengevaluasinya secara khusus dengan seluruh jajaran esselon II. “Jadi, akan ada pengamanan sistem dari perecanaan sampai pelaksa­naan di Unit Lanyanan Pengadaan (ULP), dinas terkait, pengawasan di Inspektorat dan lain sebagainya. Sekarang, kami tutup rapat-rapat,” tambahnya.

Ditegaskannya pula, jika ta­hun lalu berbicara pengusaha itu harus sesuai klasifikasinya. Saat ini akan lebih detail lagi. Jadi, kebocoran-kebocoran atau oknum-oknum pengusaha “na­kal” sudah mulai tertutup rapat dari Pemkab.

“Kami juga sudah mendata rekanan pengusaha “nakal” tersebut, untuk di blacklist,” te­gasnya.

Ke depan tambahnya, data pengusaha “nakal” itu akan tersebar sampai ke Aparat Penegak Hukum (APH). “Manaka­la ke depan ada perusahaan yang sudah ter-blacklist, tapi masuk atau dimenangkan dalam proses lelang. Data ini sudah dipegang oleh kami semua. Bisa ditutup, baik itu dinas, ULP dan pengusaha ter­kait,” terangnya.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Pandeglang, Iing Andri Supriadi mengaku, mendukung langkah Pemkab Pandeglang. Karena menurutnya, kualitas pembangunan menjadi hal yang harus diprioritaskan. Ia juga me­minta, rencana itu jangan hanya wacana. Tetapi, harus benar-benar diterapkan.

“Kami selalu menunggu sikap tegas Pemkab terhadap pen­gusaha “nakal”. Benar-benar te­gas dan tidak diskriminatif. Kalau pengusahanya asal-asalan dalam mengerjakan proyek pembangu­nan, sanksi tegas saja,” imbuh­nya. (nipal/mardiana)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.