Program Bedah Rumah di Pakuhaji Terancam Dibekukan

PAKUHAJI,SNOL—Pelaksanaan bedah rumah melalui program  Gerakan Ber­sama Masyarakat Mengatasi Kawasan Padat, Kumuh dan Miskin (Gebrak Paku­mis) di wilayah Kecamatan Pakuhaji ter­ancam dibekukan di tahun 2018 ini. Hal tersebut menyusul masih ditemukannya berbagai persoalan dalam pengerjaan­nya oleh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) BKAD PNPM Kecamatan Pakuhaji.

Koordinator Fasilitator Kabupaten Tangerang, Chamdani menjelaskan pembekuan tersebut terpaksa akan di­lakukan jika hingga tenggat yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan, Per­mukiman, dan Pemakaman (DPPP) Kabupaten Tangerang, pengurus UPK BKAD PNPM Kecamatan Pakuhaji be­lum juga bisa memenuhi segala kekuran­gannya dalam pelaksanaan program Ge­brak Pakumis 2017 di wilayahnya.

“Jika surat teguran tidak dilaksanakan. Maka jika pengurus UPK BKAD PNPM Kecamatan Pakuhaji masih diisi oleh orang yang sama maka kami terpaksa membekukan program Gebrak Pakumis di Kecamatan Pakuhaji,” tegas Chamdani.

Chmadani menyesalkan jika pem­bekuan tersebut dilaksanakan karena ten­tunya masyarakat yang dirugikan karena tidak bisa menerima manfaat dari program yang menjadi salah satu program unggulan Bupati Kabupaten Tangerang ini.

“Pembekuan seperti ini pernah kami lakukan di Kecamatan Cisoka pada 2013 lalu. Hal ini kami lakukan agar masyara­kat bisa benar-benar bisa merasakan dari program pemberdayaan ini bukan justru menjadi ajang mencari keuntun­gan segelintir pihak saja,” ujarnya.

Chamdani mengaku sebelum dike­luarkannya surat teguran oleh DPPP Kabupaten Tangerang, sebenarnya pihaknya telah beberapa kali menge­luarkan teguran kepada pengurus UPK BKAD PNPM Kecamatan Pakuhaji. Pas­alnya dari hasil pengawasan pihaknya melihat terjadi banyak pelanggaran dalam proses pengerjaannya mulai dari pengurangan material yang menjadi hak penerima bantuan hingga pelaksanaan bedah rumah yang tak sesuai dengan prototype yang telah sepakati bersama.

“Dalam kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat, seharusnya bangunan di­bongkar total bukan di rehab saja. Karena jika hanya direhab tentunya banyak bahan bangunan yang tidak terserap,” jelasnya.

Sementara itu Aktivis Mahasiswa dan LSM di Tangerang Utara meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang diminta turun mengusut pelaksanaan Gebrak Pakumis yang di­laksanakan di Kecamatan Pakuhaji. Menurut Ketua Gerakan Mahasiswa Tangerang Utara (Gempar) Ardiansyah hal tersebut untuk mengetahui ada dan tidak pelangaran hukum yang dilakukan oleh pengurus UPK BKAD PNPM Keca­matan Pakuhaji dalam menjalankan be­dah rumah warga miskin di Kecamatan Pakuhaji khususnya di Desa Kohod .

Menurut Ardian, tidak mungkin DPPP Kabupaten Tangerang mengelu­arkan surat teguran tersebut bila tidak diketemukan kejanggalan yang dilaku­kan pengurus UPK BKAD PNPM Keca­matan Pakuhaji dalam mengelola ang­garan yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang untuk merehab warga miskin tersebut. “Agar terang benderang. Sekali lagi saya min­ta kejaksaan turun tangan,” tuturnya.

Senada disampikan oleh Aktivis LSM Jaringan Anak Rakyat (JANKR) Darma mengatakan bila sampai batas waktu yang ditentukan dalam surat teguran ke 3 dari DPPP Kabupaten Tangerang pen­gurus UPK BKAD PNPM Kecamatan Pakuhaji tidak bisa menuntaskan bedah rumah warga miskin tersebut penegak hukum dalam hal ini kejaksaan harus turun tangan. “Berdasarkan investigasi saya, pelaksanaan Gebrak Pakumis di Pakuhaji diduga ada pengurangan vol­ume. Masa harus dibiarkan,” pungkas­nya. (imron/hendra)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.