Kajari Dalami Keterlibatan Oknum Pimpinan dan Anggota Dewan

Dalam Kasus Dugaan Korupsi P3T Tahun 2015

PANDEGLANG,SNOL–Dugaan keter­libatan oknum pimpinan dan se­jumlah anggota DPRD Pandeglang, dalam kasus dugaan korupsi Pro­gram Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Tertinggal (P3T) tahun 2015, masih akan didalami oleh Ke­jaksaan Negeri (Kejari) setempat. Karena, dari keterangan beberapa pengusaha yang sudah menjalani pemeriksaan, memunculkan nama sejumlah anggota wakil rakyat.

Kepala Kejaksaan Negeri (Ka­jari) Pandeglang Nina Kartini me­nyatakan, pihaknya akan memang­gil dan meminta keterangan juga terhadap sejumlah anggota DPRD, khususnya yang namanya disebut – sebut sejumlah pengusaha dalam pemeriksaan oleh jaksa penyidik.

Diketahui, Direktur CV Segi Em­pat Struktur, Asep Priatna alias Atek, saat menjalani pemeriksaan di ruang Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari, menyebut nama pimpinan DPRD dan anggota DPRD Pandeglang, berinisial En dan Hi. Keduanya, di­duga menerima uang dari Atek sebe­sar Rp 250 juta.

Pantauan di kantor Kejari Pande­glang, sekitar pukul 10.00 WIB pihak Kejari Pandeglang masih memeriksa dua pengusaha yang turut menger­jakan proyek P3T. Sayangnya, usai usai menjalani pemeriksaan seki­tar pukul 11.30 WIB, pengusaha itu enggan memberikan keterangan. Keduanya langsung menghindar dan keluar halaman gedung Kejari setempat.

“Kami akan melihat hasil keterangan yang didapatnya dari beberapa orang yang sudah dimintai keterangan. Kalau ada keterangan dari mereka (pengusaha), menyebut nama anggota DPRD, ya tentu kami juga perlu meminta keterangan dari wakil rakyat tersebut,” kata Nina, Ka­mis (22/2).

Ditegaskannya, jika dalam proses pelaksanan P3T ditemukan semacam perintah atau instruksi dan sejenisnya dari anggota legislative, ia berjanji akan mengklarifikasi kepada yang bersang­kutan.

“Keterangan yang sudah kami dapat, menjadi pertimbangan. Kalau memang keterangannya menuju ke anggota DPRD. Tentunya, kami butuh keterangan pembanding,” tandasnya, seraya menegaskan, hingga kini masih didalami.

Terpisah, Koordinator Lembaga Analisis Anggaran dan Kebijakan Publik (LAKiP) Kabupaten Pande­glang, Zaenal Abidin menyarankan kepada Kejari Pandeglang, untuk segera memeriksa oknum pimpinan dan anggota DPRD. Karena menu­rutnya, jika tidak diperiksa secepat­nya, pertaruhannya adalah marwah lembaga legislative.

“Jangan sampai citra buruk lem­baga legislative tercoreng, tanpa ada kepastian hukum. Selain Kejari, Badan Kehormatan Dewan (BKD) juga tidak boleh diam. Harus segera memeriksa, atau meminta ket­erangan kepada mereka (anggota DPRD,red) yang diduga terlibat ber­main proyek,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, rupanya kasus dugaan korupsi Program Pem­bangunan Infrastruktur Pedesaan Tertinggal (P3T), yang kini sedang ditangani Kejaksaan Negeri (Ke­jari) Pandeglang diduga tidak hanya melibatkan unsur pejabat dinas saja. Tetapi, diduga melibatkan oknum anggota DPRD setempat.

Diketahui, kali ada 6 pengusaha yang diperiksa Kejari diantaranya yakni, Asep Priatna Direktur CV Segi Empat Struktur, Salim Direktur CV Salaka, Erlangga Wisnu Direktur CV Jaya Gumelar dan CV Berdikari Jaya.

Usai diperiksa dari pukul 14.00 WIB -17.00 WIB, Direktur CV Segi Empat Struktur, Asep Priatna yang kerap dipanggil Asep membenarkan jika ia diperiksa terkait proyek P3T. Akan tetapi katanya, ia tidak pernah mengerjakan proyek tersebut walau sudah memberikan setoran kepada oknum anggota DPRD Pandeglang.

“Saya sampaikan yang sebenarnya ya. Saya menyerahkan duit ke pak seorang anggota DPRD (Hi) di ge­dung dewan sebesar Rp 250 juta, ti­tik. Jadi saya disatu ruangan, ada be­berapa anggota dewan lainnya yaitu En dan Hi. En memerintahkan, am­bil tuh uang Rp 250 juta, udah titik itu saja. Sampai detik ini, saya belum dapat pekerjaannya. Itu tahun 2015 akhir, Pak Hi yang nerima ya, ujung namanya saya gak tahu pokoknya Pak Hi dewan yang nerima, titik,” ungkap Asep usai diperiksa, Rabu (21/2). (nipal/mardiana)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.