Pencairan Bankeu Molor

KOTASERANG, SNOLPencairan ban­tuan keuangan (bankeu) dari Pemprov Banten ke kabupaten/kota di Banten mengalami keterlambatan, dari yang seharusnya sudah diterima pada awal Februari 2018 kemarin untuk termin pertama, namun hingga saat ini belum juga dicairkan. Keterlambatan terjadi karena sejumlah daerah mengajukan perubahan terhadap peruntukan ban­tuan tersebut.

Kepala Badan Perencanaan dan Pem­bangunan (Bappeda) Banten Hudaya Latuconsina mengatakan, verifikasi yang dilakukan beberapa waktu yang lalu masih ada beberapa kabupaten/kota yang minta perubahan, terakhir Kota Cilegon melakukan perubahan. Seharusnya Februari sudah ditanda­tangani oleh gubernur, tetapi ternyata verifikasi baru pihaknya terima pada 28 Februari 2018 lalu, ini persoalan terh­adap rencana pembelanjaan itu.

“Sudah kita tutup, tidak boleh ada perubahan lagi,” ujarnya, kepada war­tawan usai menunaikan salat Jumat di Masjid Raya Albantani, KP3B, Kecama­tan Curug, Kota Serang, Jumat (2/3).

Mantan Penjebat Sementara Bupati Serang itu menjelaskan, perubahan hampir diusulkan oleh seluruh kabupaten/kota. Dia mencontohkan Kabupaten Serang yang mengajukan pe­rubahan peruntukan bankeu untuk bidang kesehatan untuk pembangunan kecamatan. Ke­mudian Kota Serang yang ingin mengalihkan dana peruntukan pembenahan PKL Banten Lama untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Serang.

“Di Kabupaten Serang guber­nur tak setuju dialihkan ke pem­bangunan kecamatan. Akhirnya dialihkan lagi ke pembangunan jalan, baru boleh. Kota Serang kita minta untuk menyelesaikan Banten Lama, pasarnya itu, tapi walikota rupanya tidak mau, inginnya Rp 15 miliar itu untuk rumah sakit. Kita minta jami­nan kepada walikota bagaimana supaya ada percepatan pemin­dahan dari PKL di zona inti yang akan dijadikan plaza,” katanya.

Untuk perubahan peruntukan bankeu, kata dia, tidak semua dikabulkan. Sebab, Pemprov mengalokasikan bankeu ke ka­bupaten/kota disesuaikan den­gan skala prioritasnya yaitu di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Adapun program tambahan peruntukan bankeu adalah terkait manajemen pe­muktahiran mandiri. Inti dari progam itu adalah penyusunan data kemiskinan di masing ka­bupaten/kota dengan alokasi bervariasi dari Rp 750 juta hing­ga Rp 1 miliar.

“Usulan perubahan ada yang tidak dikabulkan, dengan ter­paksa tidak kita penuhi, yang tidak sesuai dengan permintaan gubernur. Ketika tidak sesuai kita minta untuk diubah. Kalau masih ingin nanti pengajuan di APBD perubahan,” ungkap man­tan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten ini. Disinggung apakah pencairan termin perta­ma masih bisa dilakukan meng­ingat triwulan pertama 2018 hanya menyisakan 1 bulan lagi, Hudaya mengaku masih bisa dilakukan. Adapun metode pen­cairan nantinya akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres serapan anggaran.

“Dari 2017 sudah berbeda, mencairkannya sesuai progres. Kalau di triwulan pertama ini masih bisa dicairkan. Misalnya kita keluarkan 20 atau 30 persen, nanti triwulan kedua ternyata progresnya hanya 20 persen dari 30 persen pencairan pertama itu, maka kami tidak cairkan lagi kalau yang pertama belum dis­elesaikan,” paparnya.

Senada diungkapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Nandy S. Mulya. Menu­rutnya, penyaluran secara ber­tahap dilakukan sebagai fungsi kontrol. “Tidak sekaligus tapi bertahap supaya ada fungsi kontrol dari provinsi tentang pelaksanaannya seperti apa,” tu­turnya.

Pemberlakuan metode pen­cairan bertahap juga, kata dia, dibuat agar pelaporan peny­erapan anggaran bankeu tidak mengalami kendala. Dengan demikian, pada akhirnya tidak memengaruhi laporan keuan­gan pemerintah daerah (LKPD). “Dibagi empat termin, termin pertama 20 persen dari jumlah bantuan keuangan, termin dua 30 persen, termin tiga 30 persen, termin empat 20 persen. Seka­rang kalau yang termin pertama sudah terserap pemkab dan pemkot melaporkan, termin se­lanjutnya akan dicairkan,” pung­kasnya.

Seperti diketahui, untuk 2018 Pemprov Banten mengalokasi­kan bankeu kepada delapan kabupaten/kota senilai Rp 456,3 miliar. Rinciannya, Kabupaten Tangerang Rp70 miliar, Ka­bupaten Serang Rp 90 miliar, Tangerang Selatan (Tangsel) Rp 65 miliar, Kabupaten Lebak Rp 78,3 miliar dan Kabupaten Pan­deglang Rp 65 miliar. Sedangkan Kota Serang, Kota Tangerang dan Cilegon masing-masing mendapat Rp 30 miliar. (ahma­di/made)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.