Lelang Amdal Warnasari Sesuai Prosedur

CILEGON, SNOL – Lelang paket penyusunan dokumen Analisa dan Dampak Lingkungan (Am­dal) Pelabuhan Warnasari yang diselenggarakan oleh Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pe­merintah (Barjas) Kota Cilegon, dinyatakan telah memenuhi peraturan yang berlaku.

Belakangan paket lelang Am­dal Pelabuhan Warnasari yang diinisiasi PT Pelabuhan Cile­gon Mandiri (PCM) sebesar Rp 700 juta itu dipertanyakan ban­yak pihak. Bukan hanya terkait dengan tidak tuntasnya penye­lesaian pekerjaan paket lelang yang dimenangkan oleh PT Pro Lestari, namun prosedur pele­langan yang tidak dilaksanakan PCM melainkan oleh Barjas juga dipersoalkan.

Kepala Badan Pengadaan Barjas Kota Cilegon, Safrudin menyatakan, proses lelang yang diajukan PCM terkait dengan penyusunan Amdal Pelabuhan Warnasari sudah sesuai prose­dur, yakni sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

“Jadi perlu dijelaskan, pada Perpres 54 pasal 2 tentang ruang lingkup pada poin 1b disebut­kan, pengadaan barang atau jasa untuk investasi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD, red) yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN atau APBD. Jadi dalam aturan itu bisa dilaksanakan oleh mereka (PCM, red), bisa juga dilaksanakan di kita,” papar Safrudin, kemarin.

Sesuai Perpres tersebut, PT PCM dapat menjalankan pelak­sanaan lelang secara mandiri, namun hal itu perlu melalui me­kanisme yang diatur. Di antaran­ya, pelaksanaan lelang harus memiliki dasar keputusan den­gan menerbitkan Surat Keputu­san Direktur Utama PCM.

“Mereka punya kewenangan (pelaksanaan lelang, red), asal­kan memiliki keputusan direktur tentang mekanisme pengadaan barang dan jasa PT PCM,” urai Safrudin.

Disinggung soal keputusan blacklist PT Pro Lestari, Safrudin mengatakan, jika hal itu men­jadi kewenangan dari PT PCM. Pada prinsipnya, jika perusa­haan tidak mampu memenuhi pekerjaan hingga selesai, pe­nyelenggara kegiatan paket itu dapat memutuskan perusahaan diblacklist.

“Itu resiko dia (Pro Lestari, red), kalau dia menawarkan suatu pekerjaan. Artinya, dia harus mampu melaksanakan pekerjaan tersebut. Kalau dia tidak mampu menjalankan pekerjaan itu, itu resiko dia,” terang Safrudin.

Hingga saat ini, pihaknya baru menerima laporan secara lisan tentang keputusan PCM mem­blacklist Pro Lestari. Apabila te­lah menerima laporan tertulis, maka Badan Pengadaan Barjas akan melaporkan hal tersebut ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP).

“Jadi, kalau nanti mereka (PCM, red) menyampaikan, akan kita sampaikan ke LKPP ke inaprog. Di situ (website, red) akan muncul perusahaan yang blacklist,” imbuh Safrudin.

Sejauh ini, paket lelang Amdal untuk kedua kali telah dilaksan­akan Badan Pengadaan Barjas Kota Cilegon. Proses lelang itu masih berjalan dan berproses.

Sebagaimana diketahui, pada website LPSE Cilegon, paket lelang penyusunan amdal war­nasari untuk kedua kalinya dile­langkan kembali. Dalam laman LPSE yang dikelola Barjas, nilai pagu paket tersebut menggu­nakan dana APBD dan APBN senilai Rp 1,5 miliar. Saat ini, 21 peserta telah mendaftar dan mengikuti proses lelang terse­but. “Kondisi seperti itu tidak kali ini saja, tetapi ada juga le­lang lain yang dapat dilakukan dua kali,” tukas Safrudin. (bnn)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.