WH Disarankan Tetap Ikuti Aturan

Dikhawatirkan Pengobatan Gratis Jadi Temuan

KOTa Serang, SNOL— Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah angkat bicara terkait polemik pro­gram kesehatan gratis Pemprov Banten yang disebut Kemenkes tidak memiliki landasan aturan. Asep menyarankan Pemprov Ban­ten tetap berpegang pada aturan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Hemat saya begini, niat baik gubernur sesuatu yang baik. Tapi tata kelola pemerintah harus mengacu aturan dan regulasi di atasnya,” ujarnya, Selasa (6/3). Diketahui, Kementerian Keseha­tan menolak permohonan Gu­bernur Banten Wahidin Halim yang ingin menggratiskan biaya kesehatan di Provinsi Banten. Karena, permintaan pria yang karib disapa WH untuk mengelo­la jaminan kesehatan sendiri itu dinilai tidak ada payung huku­mnya. Kemenkes menyarankan program itu diintegrasikan den­gan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Program kesehatan gratis den­gan KTP ini merupakan salah satu janji kampanye pasangan Wa­hidin Halim – Andika Hazrumy saat pilkada. Walau janji kampa­nye, Politisi PDI Perjuangan ini khawatir jika program kesehatan gratis pakai KTP itu dipaksakan tanpa payung hukum yang kuat malah bisa menjadi temuan hu­kum. “Persoalan janji kampanye kalau melabrak aturan bisa men­jadi temuan hukum,” tegasnya. Menurut Asep, dengan keluarnya surat dari Kemenkes maka pro­gram kesehatan gratis pakai KTP Pemprov Banten sudah dianggap tidak relevan.

“Artinya berobat KTP itu sudah tidak relevan lagi. Kalau menu­rutnya saya untuk kepentingan masyarakat ini Pemprov Banten tak usah berpolemik lagi. Secara janji (kampanye-red) kan sudah mau dipenuhi. Hanya berkaitan dengan aturan yang memang itu tidak dibolehkan. Surat Ke­menkes sudah jelas menyebut tidak ada payung hukumnya,” ujarnya.

Asep menambahkan, pada dasarnya masyarakat selama ini lebih suka menggunakan SKTM (surat keterangan tidak mampu-red) dibandingkan KTP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Asep menyatakan, Pemprov Banten sudah menga­lokasikan anggaran pelayanan kesehatan tapi tidak secara ek­splisit itu untuk program kes­ehatan gratis pakai KTP.

“Bagaimana dengan anggaran itu, ya dikorelasikan saja den­gan JKN. Anggaran itu untuk menunjang pelayanan keseha­tan yang berkaitan dengan ke­tika masyarakat BPJS-nya yang belum dibayarkan. BPJS dan JKN lebih relevan. KTP hanya rumah sakit Banten, kalau sakitnya di Jakarta kan nggak bisa dilayanai. Artinya kalau JKN ini memenuhi seluruh wilayah,” terangnya.

Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengaku akan tetap melanjut­kan program kesehatan gratis menggunakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP El). Padahal diketahui, Kemente­rian Kesehatan (Kemenkes) RI telah menyurati Pemprov Banten untuk mengintegrasi­kan program tersebut dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN).

“Kita tetap mengintegrasikan, hanya persoalan yang belum dapet BPJS mau diapain? Kita pun setiap tahun mengeluarkan dana untuk BPJS, tapi masih ada yang belum tercover,” ujar Wahi­din usai memimpin rapat awal bulan bersama OPD di Aula Ba­dan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Ban­ten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (05/03).

Dijelaskan Wahidin, pro­gram yang akan dijalankannya tersebut membidik masyarakat Banten yang memang datang ke rumah sakit untuk berobat namun belum terdaftar di BPJS Kesehatan. Menurutnya pro­gram itu tidak menabrak aturan, justru programnya tersebut ses­uai aturan yang sudah ada. “Ada yang tidak selalu diatur, kalau peraturan itu belum menyentuh ke masyarakat, ada kewajiban pemda. Masa pemerintah tidak boleh bantu masyarakat miskin. Proses silakan terintegrasi, tidak masalah,” katanya kepada war­tawan.

Programnya tersebut, lanjut Wahidin merupakan bentuk tanggung jawab sosial pemer­intah daerah (pemda) terhadap masyarakat. Karena itu, dia me­negaskan, keinginannya untuk merealisasikan program itu bu­kan semata-mata karena janji politiknya saat masa pencalonan gubernur. “Saya rasa program kita tidak salah,” ujarnya. (bnn)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.