Giliran PPTK P3T Jalani Pemeriksaan

Seorang Anggota Dewan Minta Perubahan Jadwal Pemeriksaan

PANDEGLANG,SNOL–Giliran Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tertinggal (P3T), Ahmad Jamaludin, menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang. Kepala Seksi (Kasi) Pence­gahan Kawasan Permukiman dan Prasarana Umum Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Pandeglang ini, menjalani pemeriksaan sekitar pukul 10.00 WIB, Rabu (7/3).

Pantauan dilokasi, saat Ahmad Jamaludin menjalani pemeriksaan di ruang Seksi Pidana Khusus (Pid­sus) Kejari Pandeglang. Terlihat seorang anggota DPRD Pandeglang, yakni Dadan Sudarma duduk di ru­ang tunggu. Ternyata, kehadiran­nya di Kejari, bukan untuk dimintai keterangan. Melainkan, ia sengaja menghadap untuk mengajukan pen­jadwalan ulang pemeriksaannya.

Disela-sela istirahat dari pemerik­saan, Ahmad Jamaludin membena­rkan jika dirinya dimintai keterangan terkait proses dan pelaksanaan proyek P3T. Ia juga mengungkapkan, pada saat itu jumlah total paket pe­kerjaan yang mesti dikerjakan ada sekitar 99 paket pekerjaan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 16,4 Miliar.

“Yang dipertanyakan jaksa penyi­dik itu, terkait P3T dari tahun 2015 sampai sekarang. Kalau sepenge­tahuan saya sih, pengadaan barang jasa berjalan dengan lancar. Kalau masalah adanya dugaan suap, saya tidak tahu banyak,” kilah Jamaludin, Rabu (7/3).

Saat dipertegas pada tahun 2015 ada instruksi atau tidak dari pihak dinas kepada para pengusaha, agar mengerjakan proyek P3T tanpa kontrak. Ia membantahnya, dengan alasan sama sekali tidak ada in­struksi darinya agar para pengusaha mengerjakan proyek P3T tersebut.

“Sebetulnya tidak ada instruksi untuk dikerjakan. Kan belum dikelu­arkan Surat Perintah Kerja (SPK). Ke­mungkinan begini pak, akhir tahun di bulan November, kan biasa suka ada konstruksi itu dilaksanakan. Mungkin, para pelaksana itu ketaku­tan kalau misalkan nanti ada pem­buatan kontrak waktunya hanya 40 hari atau mepet,” terangnya.

Menurut laporan yang diterimanya, jumlah pekerjaan yang dikerjakan tanpa kontrak itu ada sekitar 31 paket pekerjaan. “Tapi itu juga belum ter­konstruksi penuh, ada yang baru 20 persen, 35 persen dan ada juga yang mencapai 80 persen. Semuanya itu belum ada yang dibayar, karena be­lum ada kontrak. Kalau dibayar, kami dasarnya darimana,” paparnya lagi.

Sementara, anggota DPRD Pan­deglang, Dadan Sudarma mengaku, kedatangannya ke Kejari itu untuk meminta petunjuk terkait pemang­gilannya. Karena, dari yang dijadwal­kan Kejari, bentrok dengan jadwal kegiatanya.

“Ada jadwal minggu depan. Jad­walnya bentrok, makanya saya minta petunjuk gimana. Minta izin waktu saja,” tandas Dadan, sambil terburu-buru pulang.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pande­glang, Nina Kartini mengatakan, seharusnya hari ini (Selasa,6/3) ada lima pengusaha yang dimintai ket­erangan. Tetapi yang datang, hanya satu pengusaha saja yakni, Direktur CV Mulya Karya yang didampingi seorang Komendeternya.

“Dari lima yang dipanggil, yang ha­dir hanya Direktur dan didampingi Komenditernya dari CV Mulya Karya. Hasil dari keterangan pengusaha itu, ia mendapat proyek P3T dari dinas terkait. Proyek yang dikerjakan itu ada dua yakni, keduanya pembuatan SAB, dengan masing-masing pekerjaan anggaranya Rp 84 juta,” terang Nina, Selasa (6/3).(nipal/mardiana)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.