Kasus Dugaan Korupsi P3T Terus Dikembangkan

Kajari : Pemanggilan Para Pihak Akan Terus Dilakukan

PANDEGLANG,SNOL–Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pandeglang, Nina Kar­tini kembali menegaskan, pihaknya masih terus mendalami kasus dugaan korupsi Program Pembangunan Infra­struktur Perdesaan Tertinggal (P3T). Bahkan katanya, masih banyak pihak yang mesti dimintai keterangan, guna memperkuat data dan keterangan yang dibutuhkannya.

“Pemanggilan itu, tentu saja agar ada kejelasan dan mengetahui alat bukti­nya. Saat ini, masih tetap dalam tahap pendalaman,” kata Nina, Jumat (9/3).

Katanya, para pihak yang rencananya akan dipanggil untuk dimintai keterangan yaitu, dari DPRD, dinas terkait, para pengusaha yang melaksanakan proyek P3T dan pihak terkait lainnya, termasuk konsultan dan yang lainnya.

“Prosesnya cukup membutuhkan waktu, kita lihat saja nanti. Kami kon­sisten dengan pemberantasan tindak pidana korupsi,” tambahnya.

Diketahui, pendalaman programnya bukan hanya Tahun Anggaran (TA) 2015 dan 2016 saja. Melainkan, di TA 2017 juga turut didalami. Sehingga, se­cara estafet dan marathon, dipastikan banyak pihak yang akan mendatangi Kejari setempat.

Hal itu, dibuktikan dengan diperik­sanya salah seorang Staf Bagian Peningkatan Jalan Lingkungan Dinas Ka­wasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Pandeglang, Ahmad Taufik, Jumat (9/3). Ia mengakui, dirinya dimintai keterangan P3T TA 2017. Bentuk proyek P3T 2017 itu katanya, dikemas Penunjukan Langsung (PL).

“Kalau persoalan yang 2015 – 2016, saya tidak tahu. Karena, saya masuk di Dinas Perkim tahun 2017. Untuk jum­lah proyek P3T di tahun 2017, ada 99 paket proyek dalam bentuk PL, dan un­tuk total anggarannya saya tidak tahu,” aku Taufik, Jumat (9/3).

Pointpoint yang dipertanyakan Jaksa Penyidik Kejari Pandeglang katanya, se­batas terkait pelaksanaan kerja dan ad­ministrasi. “Hanya seputar itu saja yang dipertanyakan,” tandasnya.

Menurutnya, yang menentukan pe­rusahaan harus mengerjakan PL terse­but, adalah Kepala Dinas (Kadis). “Ke­pala Dinas sebagai pengguna anggaran, yang menentukan PL itu harus diker­jakan oleh perusahaan mana saja, dan memang mekanismenya seperti itu,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, tiga ang­gota DPRD Pandeglang, yaitu Dadan Sudarma (Fraksi PDIP), Nazamudin (Fraksi Bintang – Hanura) dan Hadi Mawardi (Fraksi Gerindra), menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri (Ke­jari) setempat dalam kasus dugaan korupsi Program Pembangunan Infra­struktur Perdesaan Tertinggal (P3T) ta­hun 2015 – 2017. Selain itu, mantan Pe­jabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek P3T yang kini menjabat Kabid Bina­marga, Dana Mulyana, serta Ketua Pro­visional Hand Over (PHO) proyek P3T yang saat ini menjabat Kasi Perumahan dan Permukiman DPKPP, Agus Supar­man, juga turut diperiksa, Kamis (8/3).

Ketiga anggota DPRD itu, memban­tah adanya dugaan suap dalam proyek P3T tersebut. Diketahui, Dadan Sudar­ma diperiksa paling awal yaitu sekitar pukul 09.01 WIB – 10.38 WIB. Dilanjut­kan, Nazamudin diperiksa sekitar pukul 10.38 WIB – pukul 12.03 WIB. Selang istirahat, sekitar pukul 12.30 WIB, giliran mantan PPK proyek P3T Dana Mulyana diperiksa sampai pukul 14.30 WIB.

Setelah itu, langsung dilanjutkan kembali pemeriksaan anggota DPRD Pandeglang, Hadi Mawardi, dari pukul 14.30 WIB – 16.11 WIB, dan terakhir Ketua PHO proyek P3T Agus Supar­man, mendatangi Kejari sekitar pukul 16.00 WIB untuk menyerahkan doku­men pernyataan hibah tentang penye­dia, menyerahkan kepada Kepala Desa (Kades) setempat dengan jumlah pa­ket pekerjaan yang dihibahkan sekitar 32 paket pada tahun 2016 lalu. (nipal/mardiana)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.