Pemkot Nilai Pemkab Kelewatan

Penyerahan Aset Molor Bertahun-tahun

KOTA SERANG, SNOL – Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukkan Kota Serang, aset semestinya diserahkan kabupaten induk paling lambat lima tahun se­jak Kota Serang didirikan. Namun, kenyataannya hingga sampai saat ini pelimpahan aset dari Pemkab kepada Pem­kot Serang tak kunjung usai.

Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daer­ah (BPKAD) Kota Serang, Sony August mengatakan, me­masuki usia Kota Serang ke 11 tahun. Pelimpahan aset be­lum juga dilakukan Pemkab. Padahal, rencana pelimpahan aset tahap kedua sudah diwacanakan sejak 2016 lalu.

“Kami sudah beberapa kali memberikan surat ke Pemkab Serang tetapi tidak ada jawaban. Bahkan kami juga sudah memberikan surat ke provinsi tetap saja tak ada jawaban,” kata Sony, Jumat (9/3).

Dia menjelaskan, pada 2017 Pemkab berencana meny­erahkan 305 aset. Namun penyerahan itu ditolak karena persyaratan dokumen kepemilikan aset belum dilengkapi Pemkot. Ia mengaku penolakan Pemkot saat itu diakibat­kan pada pelimpahan aset ta­hap pertama yang dilakukan Pemkab, banyak aset yang tidak dilengkapi dokumen. Bahkan dari sekitar 11.000 aset yang di­limpahkan di tahap pertama mayoritas tak memiliki nilai.

“Terdapat nilai yang tidak wa­jar pada tahap pertama, seperti tanah eks bengkok 248 bidang. Tanah dari kabupaten 69 bidang, peralatan dan mesin dari kabu­paten 7.144, bangunan 1.102. Serta jalan dan jaringan irigasi 91 tapi nilainya masih 0 dan atau 1,” katanya.

Akibatnya hal itu menjadi temuan saat laporan keuan­gan Pemkot diperiksa BPK RI yang menyebabkan Pemkot mendapatkan opini wajar den­gan pengecualian (WDP). “Tapi sedang dilakukan pemeriksaan oleh BPK, Insya Allah minggu ini selesai,” ujarnya.

Pada akhir tahun 2017, lanjut­nya, BPKAD Kota Serang telah melakukan koordinasi dengan Pemkab Serang. Dimana ada 17 item yang akan diinventarisasi Pemkot bersama Pemkab yang mayoritas aset tersebut berupa bangunan dan tanah. “Inven­tarisasi itu dilakukan untuk mengecek keberadaan aset yang akan diserahkan itu dan hasil­nya benar ada,” katanya.

Ia meminta, agar Pemkab lebih proaktif dalam proses pe­nyerahan aset-aset yang dapat diserahkan. Pemkot memper­silahkan proses penyerahan di­lakukan secara bertahap. “Con­tohnya kalau Pemkab sedang membangun 5 gedung OPD, maka 5 gedung yang lama dapat secepatnya diserahkan ke Pem­kot,” ucapnya.

Tetapi hingga saat ini pelimpa­han aset itu belum juga dilakukan Pemkab. Bahkan, ia mengaku tidak hanya pelimpahan aset ta­hap kedua, berita acara soal pe­limpahan pengelolaan sejumlah sarana publik juga belum diberi­kan Pemkab seperti Alun-alun Barat, Stadion Maulana Yusuf dan asrama haji. “Sampai saat ini berita acaranya belum diser­ahkan kepada kami, jadi Pemkot ragu-ragu untuk mengelola keti­ga sarana publik itu sepenuhnya,” tuturnya. (cr-01/azm/bnn)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.