Wakil Rakyat Masih Pro Kontra

Soal Pengobatan Gratis oleh Pemprov Banten

KOTASERANG, SNOL—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten pro dan kontra menyikapi gagasan bero­bat gratis Gubernur Banten Wa­hidin Halim. Di satu sisi, wakil rakyat mengaku optimis WH dapat menjalankannya. Namun di sisi lain, Pemprov diminta mengintegrasikan program itu dengan pemerintah pusat.

Salah satu anggota DPRD Ban­ten dari Fraksi Gerindra Encop Sofia optimis program berobat gratis dengan KTP-elektronik yang digagas oleh Gubernur Ban­ten Wahidin Halim bisa terealisa­si. “Berobat gratis, Pak Gubernur sebenarnya substansinya sudah sangat baik. Bagaimana warga di Provinsi Banten semuanya, teru­tama yang tidak mampu memi­liki akses dilayani oleh negara atau pemerintah,” terang Encop tersebut saat ditemui wartawan usai kampanye Vera-Nurhasan, di Kaloran, Kota Serang, Minggu (11/3).

Ia mengatakan, terkait dengan undang-undang mengenai kes­ehatan, Gubernur Banten sudah ada upaya mengomunikasikan dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “Saya yakin substansinya baik. Nanti kami cari caranya, bagaimana an­garan ini bisa terserap bagi yang tidak mampu,” tuturnya.

Ia mendukung Pemerintah Provinsi Banten untuk program berobat gratis yang merupakan janji Wahidin Halim saat masa kampanye lalu. “Mudah-mu­dahan Pemprov bisa membuat program itu (berobat gratis Den­gan KTP-E-red) bagi yang mam­pu dan tidak mampu. Sekarang kami selesaikan dulu yang be­lum mampu,” terangnya.

Encop tengah mencari pola bagaimana anggaran bisa terser­ap. Yang menurutnya, mengapa Gubernur Banten membuat pro­gram tersebut, agar anggaran negara bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Bisa dibicarakan, dengan tetap membuka ruang mencari solusi sesuai dengan aturan. Kami tetap optimis mendukung program Pak WH, bagaimana anggaran­nya sudah ada dan masyarakat yang membutuhkannya sudah ada. Sayang kalau itu tidak dilak­sanakan,” ungkapnya. Ia menam­bahkan, pada dasarnya keseha­tan ini harus dicover semuanya oleh negara, baik yang mampu maupun tidak mampu. “Ada bai­knya dicover oleh negara kalau kuat negaranya,” tandasnya.

Sementara, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah saat menggelar acara pada Sabtu (10/3) mengatakan, pihaknya ingin menyudahi polemik yang berlarut-larut. “Niat itu baik, tinggal integrasinya saja den­gan program pemerintah pusat. Kekhawatiran saya, kalau ba­sisnya adalah KTP, maka warga Banten yang ada di Jakarta atau Lampung misalnya tidak dapat terlayani karena KTP nya Ban­ten,” tutur Asep.

Ia juga menghargai pemikiran Gubernur Banten Wahidin Halim yang punya perhitungan iuran JKN-KIS yang akan mem­bengkak hingga Rp600 miliar jika pola integrasi keanggotaan BPJS diberlakukan. “Yang tidak boleh dilupakan adalah jangan terjebak pada sifatnya debat­able, tapi masyarakat miskin harus cepat ditolong,” jelasnya.

Sementara DPD Demokrat Banten melalui DPP Demokrat RI akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dan Komisi IX DPR RI terkait persoalan program Gubernur Banten yang akan mengeluarkan kebijakan pengo­batan gratis yang dianggap tidak memiliki payung hukum dan tak selaras dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Koor­dinasi itu penting dilakukan agar didapatkan titik temu.

Pernyataan tersebut disampai­kan oleh Ketua DPD Demokrat Banten Iti Octavia Jayabaya saat menggelar konferensi pers di sekretariat DPD Demokrat Ban­ten, Cipocok Jaya, Kota Serang. Dikatakan Iti, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang selama ini diberlakukan oleh pemerintah melalui Kemente­rian Kesehatan (Kemenkes) RI dengan menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memiliki ban­yak kelemahan. Kelemahan itu diantaranya tidak semua warga di wilayah Banten tercover BPJS.

“Ada sekitar banyak warga Banten yang belum tercover BPJS. Ini sumber masalahnya, sehingga Pak Gubernur ingin mengcover warga yang belum memiliki BPJS itu untuk di­masukkan ke dalam program kesehatan gratis cukup dengan menggunakan KTP,” ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan tetap mendukung kebi­jakan yang akan diberlakukan oleh Pemprov Banten meski Ke­menkes RI melarangnya. Pasal­nya program BPJS yang selama ini berjalan juga dianggap ter­lalu berbelit-belit dalam menge­luarkan aturan.

“Salah satu contoh kasus nya­ta, ada warga saya di Lebak yang melahirkan kembar di salah satu RS yang ada di wilayah Lebak, kebetulan anaknya perlu penan­gan medis karena ada kelainan organ tubuh. Kedua orang tua si bayi tersebut tidak bisa meng­klaim ke BPJS, karena si anak yang baru lahir tersebut belum tercatat sebagai peserta BPJS. Belum lagi aturan di BPJS yang bisa mengaktifkan kartunya set­elah 14 hari, ini menurut saya aturan yang tidak simpel. Seh­ingga kalau dibiarkan menung­gu 14 hari, bisa meninggal anak orang. Saya langsung turun tan­gan dalam persoalan itu. Alham­dulilah anak si ibu yang baru melahirkan tersebut akhirnya ditanggung biayanya oleh Pem­kab Lebak. Nah Pak Gubernur ini menganalogikan kebijakan­nya seperti itu,” tukasnya.

Oleh sebab itu, Iti juga melalui fraksi partainya di DPRD Banten akan berkoordinasi sekaligus memanggil BPJS Kantor Wilayah Perwakilan Banten terkait me­kanisme pelayanan warga oleh BPJS. “Kita jangan buruk sangka, ambil baiknya dari keinginan Pak Gubernur kita yang akan membantu pengobatan gratis,” tukasnya. (ahmadi/bnn/jpnn)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.