Hakim Senior Diduga Terima Suap Rp30 Juta

KPK Tetapkan Empat Tersangka OTT

TANGERANG, SNOL—Komisi Pemberantasan Korupsi tak hanya menahan panitera pengganti Pengadilan Neg­eri Tangerang dalam op­erasi tangkap tangan terkait dugaan suap putusan perka­ra perdata, Senin (12/3) malam. KPK menciduk tujuh orang yang terdiri atas unsur hakim, panitera, penasihat hukum dan pengusaha.

Hakim, panitera pengganti dan advokat resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditah­an komisi antirasuah, Selasa (13/3). Hakim senior Wahyu Widya Nurfitri dan panitera pengganti Tuti Atika disebut menerima suap terkait gu­gatan perdata wanprestasi.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyi­dikan serta menetapkan empat orang tersangka, yaitu diduga sebagai penerima: WWN (Wahyu Widya Nurfitri) dan TA (Tuti Ati­ka), diduga sebagai pemberi: AGS (Agus Wiratno) dan HMS (HM Saipudin),” ucap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/3).

Agus dan Saipudin bekerja se­bagai advokat. Mereka memberi­kan suap kepada Wahyu terkait gugatan perdata perkara wan­prestasi. KPK menyebut commit­ment fee terkait pengurusan itu adalah Rp 30 juta.

“Diduga AGS memberikan hadiah atau janji kepada WWN selaku ketua majelis hakim dan TA selaku panitera pengganti terkait gugatan perdata perkara wanprestasi dengan pihak ter­gugat Hj M cs dengan permoho­nan agar ahli waris mau menan­datangani akta jual-beli melalui pemberian pinjaman utang se­belumnya,” sebut Basaria.

Atas perbuatannya, Wahyu dan Tuti dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Ta­hun 2001 tentang Pemberan­tasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Agus dan Saipudin disangka melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Un­dang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Humas PN Tangerang, Irfan Siregar menyatakan hakim WWN yang diciduk KPK sedang tidak bertugas pada saat hari pen­angkapan. Dia juga tidak dapat memastikan lokasi penangka­pan terhadap hakim perempuan tersebut.

“Hakim sedang cuti atau izin di luar Kota. Kita tidak tahu di­mana ditangkapnya tetapi yang pasti sedang tidak bertugas. Ka­lau panitera pengganti ada di PN Tangerang,” ujar Irfan.

KPK, kata Irfan telah menyegel dua ruangan di PN Tangerang. Kedua ruangan tersebut menjadi tempat kerja hakim Wahyu dan pa­nitera pengganti. Menurut Irfan, hakim yang ditangkap oleh lemba­ga antirasuah tergolong senior dan biasa mengurus perkara perdata.

“Saya kira cukup senior ya karena golongannya sudah 4C,” kata Irfan saat dikonfirmasi, Se­lasa (13/3).

Hakim tersebut pernah men­jabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Gunung Sugih, Lam­pung Tengah pada 2014 hingga 2016. Berdasarkan data lapo­ran harta kekayaan penyeleng­gara negara (LHKPN) di laman https://acch.kpk.go.id/aplikasi-lhkpn/, diketahui Hakim Penga­dilan Negeri Tangerang berinisial WWN tersebut terungkap me­miliki kekayaan sebesar Rp 2,72 miliar. Jumlah ini merupakan akumulasi seluruh harta benda yang dilaporkan WWN pada 19 Desember 2016.

Sementara pada 31 Juli 2001 ia memiliki harta sebesar Rp 171 juta Dari laporan LHKPN terba­runya ini. Harta HWN meningkat sebesar hampir Rp 2,6 miliar leb­ih dalam kurun waktu 15 tahun.

Dari data tersebut, WWN ter­catat memiliki harta tidak berger­ak dan bangunan sebesar Rp 1,3 miliar berjumlah 8 buah, yang terdiri atas tanah kosong dan bangunan rumah yang tersebar di beberapa wilayah di Semarang dan Batam.

Untuk harta bergerak, ter­ungkap memiliki empat buah mobil merek Suzuki Carry, Toy­ota Corolla, Suzuki Aerio, dan Toyot Avanza senilai Rp 382 juta. Sementara untuk harta lainnya logam mulia senilai Rp 309 juta. Untuk harta lain seperti giro dan kas sebesar Rp 723 juta. Namun, WWN memiliki utang senilai Rp 27 juta.

Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitri Ciada Azhari mendatangi PN Tangerang terkait operasi tangkap tangan KPK, kemarin. Aidul mengatakan, pihaknya telah mengingatkan sejumlah hakim untuk tidak main-main dengan suap. Sebelum OTT ini, pihaknya telah mendapat infor­masi banyak terdapat praktik suap di PN Tangerang.

“Sudah ada informasi PN Tangerang ini ada termasuk di bawah radar. Tapi kan kita nggak tahu tapi seingat saya sudah diin­gatkan. Dan sekarang saya mau me­mastikan itu,” ujarnya Selasa, (13/3).

Ia mengatakan, kali ini yang ter­kena OTT merupakan hakim se­nior yang menurutnya tidak logis jika menjadikan faktor ekonomi menjadi suatu alasan. Selain itu dirinya mengakui terkait suap yang sering terjadi di PN Tangerang pi­haknya sulit untuk mendeteksi.

“KY kan posisinya pencegahan, sejauh ini yang kita lihat masih bersifat personal, disini hakim­nya juga senior penghasilannya, sistem yang dibangun juga sudah bagus, ini per orang memang agak sulit menemukan,” ujarnya.

Dengan adanya kejadian ini dirinya mengimbau tegas bagi penegak hukum lainnya agar ti­dak bermain api dalam melaku­kan penegakan hukum. Selain itu ia menegaskan posisi hakim dalam menegakkan hukum ha­rus sesuai dengan profesi yang diembannya.

“Hakim harus mulai mema­hami bahwa dia engga boleh ber­temu dengan para pihak kecuali dua-duanya, mengesankan ke­berpihakan saja tidak boleh. Ha­kim itu harus netral dalam men­egakan hukum,” jelas dia.

Selain itu Azhari juga men­gatakan, dalam kunjungannya kali ini dirinya juga mengaku me­lihat satu ruangan yang disegel oleh KPK. Kendati demikian pi­haknya belum bisa memastikan terkait OTT yang dilakukan KPK.

“Ada ruangan yang disegel, saya tidak diperlihatkan, kasus­nya masih belum tau,” ujarnya.

Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi menyatakan, adanya OTT yang dilakukan KPK terhadap hakim dan panitera PN Tangerang lantaran Mahkamah Agung tidak menjalankan reko­mendasi KY untuk melakukan reformasi pengadilan.

“Sedari awal sudah kami in­gatkan, jika sebagian besar rekomendasi KY tidak jalankan oleh MA dan selama ini lemba­ga peradilan tidak benar-benar berubah,” kata Farid dalam ket­erangan tertulis, Selasa (13/3).

Menurut Farid, KY telah mer­ekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 58 orang hakim yang dinyatakan terbukti me­langgar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sepan­jang tahun 2017. Namun, tidak semua rekomendasi sanksi terse­but langsung ditindaklanjuti.

Sehingga KY menilai, isu suap atau gratifikasi dalam lembaga peradilan dari sidang Majelis Ke­hormatan Hakim (MKH) sejak 2009 cukup mendominasi hingga seka­rang. Terbukti 49 sidang MKH yang telah dilaksanakan, ada 22 laporan karena praktik suap dan gratifikasi, yaitu sekitar 44,9 persen.

“Praktik suap dan isu jual beli perkara ini juga selalu menghiasi sidang MKH pada setiap tahun­nya,” ujar Farid.

Tak hanya itu, dari catatan KY sejak 2012 terdapat 28 orang di lingkungan peradilan yang ter­jerat penangkapan KPK. 28 orang itu dengan rincian 17 hakim dan 9 panitera atau pegawai pengadi­lan.

“Kita bisa menyebutnya ok­num pada saat terjadi hanya sekali pada kurun waktu ter­tentu, namun apa namanya jika terjadi fenomena penangkapan terhadap aparat pengadilan oleh KPK dalam kurun waktu 2 tahun berturut-turut,” ketus Farid.

Meski demikian, Farid me­nyadari sejumlah langkah telah dilakukan MA dalam menjaga in­tegritas para hakim. Akan tetapi, KY sebagai pengawas eksternal berharap langkah pembersihan dilakukan pula dengan meninda­klanjuti rekomendasi sanksi yang diberikan KY.

“Berharap MA melaksanakan rekomendasi agar tidak ada lagi hakim atau staf pengadilan yang menjadi korban penangkapan KPK,” pungkasnya. (iqbal/jpg/gatot)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.