Serapan Anggaran Untuk Pembangunan Masih Nihil

DAK Terancam Tak Terserap Utuh Sebesar Rp 426 Miliar

PANDEGLANG,SNOL–Memasuki tri­wulan pertama, anggaran pem­bangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pande­glang, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran (TA) 2018, belum juga terserap. Se­hingga, pelaksanaan pembangunan hingga kini masih nihil.

Adapun komponen yang sudah dapat diserap hingga kini, baru sebatas belanja langsung dasar seperti, pem­belian Alat Tulis Kantor (ATK), pem­bayaran biaya listrik dan telepon, serta honor Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Selebihnya, belum dapat diserap.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang, Ramadani membenarkan kondisi terse­but. Katanya, selain berpengaruh terha­dap pembangunan. Lambatnya serapan anggaran pada sektor lelang juga, men­jadi ancaman kaitannya bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK). Nilai DAK yang diploting untuk Pande­glang sebesar Rp 426 Miliar, terancam gagal di­peroleh secara utuh.

“Sekarang, melalui Peraturan Menteri Keuangan (Permen­keu) Nomor 112 Tahun 2017, tentang Penge­lolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa, DAK, baru bisa ditransfer apabila semua paket lelang su­dah dikontraktuilkan, paling lambat 21 Juli 2018,” ungkap Rama­dani, Selasa (13/3).

Jika rekapan paket lelang yang terkontrak­tuil masih di bawah pagu DAK lanjut Ramadani, maka sisanya akan menjadi SiLPA Kemen­terian Keuangan (Kemenkeu) dan tidak bisa ditransfer ke daerah. “Be­gitu sudah terkontraktuilkan, mer­eka (Kemenkeu,red) akan langsung menghitung SiLPA. Misal pagunya Rp 100 Miliar, tetapi yang terkontraktuil­kan hanya Rp 85 Miliar. Maka, sisanya menjadi SiLPA Kemenkeu. Jadi, mereka transfer sesuai nilai kontrak,” terangnya.

Maka dari itu ia menegaskan, Or­ganisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menyerahkan Rencana Pelak­sanaan Pengadaan (RPP) untuk segera mengajukan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP), agar bisa ditayangkan. Jika semua syarat administrasi sudah dipenuhi, maka ULP diingatkan untuk tidak menundanunda proses lelang.

“Padahal yang ada saja diproses dulu, sepanjang OPD sudah meny­erahkan RPP. Kendalanya memang belum ada komitmen dari Kepala OPD pengelola DAK. Mereka harus segera menyusun RPP, dan ULP juga harus mulai gerak,” ujarnya.

Sekarang ujarnya, tidak lebih dari 32 RPP yang baru diserahkan oleh se­jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Sekitar 32 RPP yang sudah masuk itu, dari DPUPR, Perkim dan Dinkes. Yang sudah diserap baru be­lanja langsung dasar,” pungkasnya.

Ditegaskannya lagi, seharusnya proses lelang fisik sudah mulai di­lakukan sekarang. Mengingat, hal itu menjadi sorotan Komisi Pemberan­tasan Korupsi (KPK), sehingga diben­tuk Rencana Aksi. “Ini menjadi per­hatian. Karena, Pandeglang tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan sangat tinggi. Kami juga menargetkan, agar proses pengadaan bisa selesai pada bulan Maret. Den­gan demikian, pada bulan April men­datang proses pembangunan sudah mulai dilaksanakan,” terangnya lagi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pande­glang, Ferry Hasanudin tidak me­nampik bahwa saat ini anggaran untuk pembangunan belum terserap, dengan alasan banyak kegiatan pembangunan masih dalam tahap proses lelang.

“Saya yakin bakal terserap maksi­mal. Karena gerak cepat mempros­esnya. Saat ini saja, lelang proyek sudah tayang. Bahkan, kami men­argetkan di pertengahan bulan ini (Maret,red) bisa terealisasi pelaksa­naan pembangunannya,” imbuhnya. (nipal/mardiana)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.