Panwaslu: Pilkada Masih Kondusif

TANGERANG, SNOL—Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang menyebut pelaksanaan pilkada Kota Tangerang masih on the track. Sampai kini, pihaknya pun tidak menemui ad­anya pelanggaran berarti.

“Kalau ada kekeliruan yang bersifat teknis saya kira masih wajar, masih bisa diluruskan. Tapi untuk yang bersifat pidana pemilu, sampai kini alhamu­dillah tidak ada,” ujar Ketua Panwaslu Kota Tangerang Agus Muslim, kemarin. Menurut Agus, pihaknya tidak berharap pelanggaran di pilkada kali ini sampai menjurus ke ranah pidana.

Sebab penanganan pidana pemilu bakal menguras energi semua. “ Tahun 2013 saja yang kandidatnya lima kita tidak sampai ada pelanggaran secara pidana, apalagi ini calon tunggal har­usnya lebih gampang diawasi, “ ucap­nya. Ia menerangkan, bila sampai ter­jadi pelanggaran pidana, pihaknya pun akan merasa malu. “Artinya kita tugas kita melakukan pencegahannya sama saja gagal, malu-maluin itu namanya,” ungkapnya.

Karenanya, untuk mencegah ter­jadinya pelanggaran pidana, maka pi­haknya pun melakukan pendekatan. “Timses, parpol pengusung, paslon kita lakukan pendekatan. Setiap ada keg­iatan kita dampingi. Tujuannya apa? Supaya sebelum pelanggaran terjadi sudah kita beri warning dulu agar tidak dilakukan, bukan berarti Panwas berpi­hak pada paslon, tapi untuk mencegah terjadinya pelangaran,” ucapnya.

Sebelumnya, anggota Panwaslu Kota Tangerang , Heri Handani mengatakan, pihaknya selalu berharap semua per­soalan dalam pelanggaran pemilihan umum tidak sampai ke penindakan. Se­bab penindakan merupakan opsi tera­khir yang harus ditempuh Panwaslu dalam penyelesaian pelanggaran Pe­milu.

“Penindakan itu menjadi ujung, kita berharap sebenarnya tidak sampai pen­indakan tapi berhenti di pencegahan,” kata Heri disela Acara Rapat Kerja Tek­nis Pengawasan di Hotel Allium, kema­rin. Menurut Heri , apabila pencegahan sudah dilakukan akan tetapi pelangga­ran tetap terjadi maka penindakan ha­rus dilakukan.

Apakah penindakan itu terkait Pemi­lu atau sengketa Pemilu. “Pembagian ranah tugas dan kewenangan tersebut sudah diatur dan dirumuskan dalam peraturan Bawaslu” ucapnya.,

Masih kata Heri, kualitas Pemilu dapat dilihat dari dua hal yakni proses dan hasil. Dikatakannya, penyeleng­gara ada di tataran proses, sehingga proses pelaksanaan Pemilu yang baik terletak pada penyelenggara berkuali­tas. “Kualitas penyelenggara ditentukan dua hal, status dan kewenangan. Tentu kewenangan besar ini harus dijalankan benar sesuai prinsip penegakan hu­kum, karena ketika kita salah lakukan penindakan akan menimbulkan keg­aduhan,” tuturnya. (made)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.