Kades Pakualam Akhirnya Terima Program PTSL

PAKUHAJI, SNOL– Setelah sebelum­nya sempat dikabarkan melakukan penolakan,Kepala Desa (Kades)   Pakualam,   Kecamatan Pakuhaji,Hasan Hasari, akhirnya siap menerima pro­gram pembuatan sertifikat tanah me­lalui Pendaftaran Tanah Sistem Leng­kap (PTSL) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)   Kabupaten Tangerang di wilayahnya. Dirinya siap men­jalankan program sertifikasi tanah dari pemerintah pusat tersebut dengan mendistribusikan sebanyak 2.200 buku sertifikat tanah bagi warga Desa Pakualam.

Hasan menjelaskan, alasan peno­lakannya terhapa program yang lebih dikenal dengan nama Prona ini, karena belum diterimanya petunjuk pelaksa­naan (juklak) dan petunjuk teknis (juk­nis) oleh dirinya. Dengan belum adan­ya juklak dan juknis tersebut membuat dirinya kebingungan sehingga lebih memilih untuk menolak karena kha­watir menyalahi aturan.

“Kebingungan yang dimaksud, apak­ah benar warga pemohon pembuatan sertifikat tanah  program PTSL cukup dengan melampirkan bukti kepemi­likan tanah hanya dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung red), sesuai dengan informasi yang berkem­bang di lingkungan warga. Sementara yang kami tahu,   SPPT itu bukti pem­bayaran pajak, bukan bukti kepemi­likan tanah. Makanya, saya memutus­kan menolak menjalankan program PTSL, sampai juklak dan juknis ada,” kata Hasan saat menghubungi Satelit News melalui telepon,   Sabtu (17/3).

Selain itu lanjut Hasan, alasan lain penolakannya adalah karena dirinya mengetahui jika program PTSL tersebut tidak sepenuhnya gratis. Pasalnya ti­dak semua proses tahapan pembuatan sertifikat lahan tersebut dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui ATR/ BPN. Misalnya biaya, kegiatan penyiapan do­kumen riwayat tanah, surat keterangan tanah, kegiatan pengadaan patok, mat­erai, dan kegiatan operasional petugas desa. Sehingga dirinya khawatir terjadi salah paham dimasyarakat karena mereka mengetahui bahwa program terse­but gratis.

“Yang berdasarkan Surat Keputu­san Bersama (SKB) tiga menteri dapat dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab)   Tangerang, namun jika tidak dibiayai akan dibebankan kepada war­ga,” jelasnya.

Hasan menuturkan, pascamenolak menjalankan program PTSL.   Sebetul­nya dirinya beserta aparatur desa tidak diam untuk mencari jalan keluar agar program PTSL di Desa Pakualam  bisa dijalankan.   Akhirnya setelah melaku­kan koordinasi dengan BPN Kabupat­en Tangerang dan Pemerintah Kabu­paten (Pemkab)   Tangerang, pihaknya mendapat saran dan informasi kendala yang dihadapi dilapangan. Diantara salah satu sarana yang akan dilakukan yakni,   pihaknya bersama BPN akan menggelar sosialisasi program PTSL ke warga.

“Aparatur desa juga akan terus me­nyampaikan informasi progres pro­gram PTSL,”   tuturnya.

Hasan menambahkan,   setelah pi­haknya memutuskan program PTSL di Desa Pakualam segera dijalankan, diharapkan, pro dan kontra warga ter­kait program PTSL di wilayahnya harus diakhiri, agar warga kembali bersatu untuk  membangun Desa Pakualam,

“Kalau warga akan membuat atau warga mau bertanya proses pembuatan sertifikat tanah silahkan datang ke kan­tor desa,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya,   sejumlah warga Desa Pakualam meminta Kades Pakualam Hasan Hasari tidak menolak kouta pembuatan sertifikat tanah me­lalui program PTSL di Desa Pakualam.   Pasalnya program PTSL dari Pemerin­tah Pusat melalui BPN bisa membantu warga untuk memiliki dokumen kepe­milikan tanah yang sah. (imron/hen­dra)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.