Peralatan Pelabuhan Wajib Disertifikasi

CILEGON, SNOL – Pesawat angkat dan angkut atau crane, pesawat uap dan bejana tekan yang ada di area pelabuhan dan Termi­nal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Banten, mulai diwajib­kan untuk disertifikasi melalui PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

Hal itu guna menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Ditjen Hubla Kemenhub dengan Direktorat Pembinaan Hubungan Industrial dan Pen­gawasan ketenangakarjaan pada Kemenaker. Kepala Kantor Syah­bandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banten, Abdul Aziz me­nyampaikan, pihaknya meman­dang perlu untuk mengundang seluruh operator pelabuhan umum dan TUKS yang ada di Banten untuk menindaklanjuti SKB tentang Sertifikasi Peralatan.

Hal ini tidak lain untuk mem­perketat REGULASI tentang Ser­tifikasi Peralatan yang digunakan di area pelabuhan dan TUKS, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah yang ber­laku. “Peralatan di pelabuhan itu kan harus disertifikasi, kan banyak yang bingung harus ke mana (peralatan pelabuhan,red) di sertifikasi. Maka dari itu, saat ini teman-teman sekarang tidak perlu bingung lagi, sudah bisa disertifikasi di BKI,” ung­kap Aziz, usai memimpin rapat peningkatan sistem manajemen keamanan fasilitas pelabuhan dan sertifikasi pesawat angkat dan angkut, pesawat uap dan bejana tekan di Pelabuhan yang diselenggarakan di ruang ra­pat kantor KSOP Banten, Kamis (22/3).

Sertifikasi yang dilakukan itu untuk memastikan peralatan yang ada telah layak untuk di­gunakan. Selain itu, agar penga­manan saat menjalankan aktivi­tas operasi baik di dekat kapal, pelabuhan maupun TUKS ter­jamin. Sertifikasi tersebut, sam­bung Aziz, diatur dalam Surat Keputusan Menhub nomor KM 3 tahun 2004 tentang penun­jukan Ditjen Hubla sebagai design authority pelaksanaan pengamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (ISPS Code), Surat Keputusan Dirjen Hubla No­mor UM.48.2/12.01 tanggal 13 Mei 2007 perihal Tindak Lanjut pelaksanaan SKB Ditjen Hubla dengan Dirjen Binawas Nomor : PP.72/3/9-99 dan Keputusan Dirjen Hubla Nomor B.XXV-457/PP72 tentang penunjukan PT BKI sebagai pelaksana pemeriksaan dan pengujian terhadap pesawat angkat dan angkut, pesawat uap dan bejana yang berada di kapal dan pelabuhan.

“Contoh yang kemarin, saya lupa di dermaga mana, ada crane yang patah di suatu pelabuhan dan (tenaga kerja, red) di bawah ada yang meninggal. Kejadian itu juga dulu sering terjadi di Tan­jung Priok. Kejadian lagi pem­bangunan jalan tol, crane tidak layak, tapi dipaksakan. Mungkin sertifikat mati, tapi dipaksakan. Dengan ini, kita menginginkan kejadian itu tidak lagi terjadi,” ujar Aziz. (nal/eky/bnn)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.