Inspektorat Ancam Pidanakan Kontraktor

Jika Tak Melunasi Kelebihan Pembayaran

PANDEGLANG,SNOL – Inspektorat Ka­bupaten Pandeglang ancam seret para pengusaha atau kontraktor ke ranah hukum, jika tidak mengembalikan kele­bihan pembayaran dalam pengerjaan proyek pembangunan, sebagaimana temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pemerintah Daerah (KPD) TA 2017. Artinya, Inspektorat Pandeglang berharap ada itikad baik dari para kon­traktor untuk mengembalikan dan me­lunasinya ke kas daerah.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang, Iis Iskandar menyatakan, pihaknya sedang fokus menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait adanya kelebihan pem­bayaran kepada para kontraktor. Saat ini tambahnya, dari jumlah total kele­bihan pembayaran Rp 2 Miliar, pro­gresnya sudah hampir setengahnya.

“Batas waktunya 60 hari. Pengusaha harus menyelesaikan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut. Saat ini, tinggal beberapa minggu lagi. Makanya, kami minta yang belum me­lunasi agar segera melunasinya,” kata Iskandar, Rabu (11/7).

Jika tidak melunasi dalam kurun waktu yang ditentukan, tegas man­tan Asda II ini, pihaknya tidak akan segan-segan menyerahkan persoa­lan ini ke Aparat Penegak Hukum (APH). Dalam hal ini tandasnya, Ke­jari Pandeglang. Yang nantinya, akan menindak para pengusaha tersebut. Karena, Pemkab sudah melakukan kerjasama (MoU).

“Kalau tidak membayar, urusannya masuk ke ranah pidana. Jadi, apabila temuan LHP BPK RI tidak ditindaklanjuti oleh para pengusaha yang tercatat selama 60 hari yang ditentu­kan, atau melampui batas ketentuan tersebut. APH yang akan menindaknya. Kalau sudah masuk ranah hu­kum, itu bukan urusan kami lagi,” terangnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang, Ramadani menambahkan, pengembalian itu su­dah mencapai sekitar 60 persen dari to­tal keharusan yang dikembalikan. Saat ini katanya, sudah memasuki bulan Juli dan pada tanggal 28 Juli 2018 nanti, batas waktu pengembaliannya sudah habis.

“Sudah ada progres, dan saat ini ma­sih ditangani oleh Inspektorat. Kalau sudah lewat 60 hari, karena Inspektorat mau kerjasama dengan Kejari. Paling nanti yang belum mengembalikan uru­sannya dengan Kejari,” pungkasnya.

Untuk kelebihan pembayaran honor, denda dan pengembalian perjalanan dinas ganda di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sudah diselesaikan. “Semua OPD sudah mengembalikan. Hanya rekanan saja yang belum,” im­buhnya. (nipal/mardiana)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.