Pengadaan Aplikasi PPDB Diselidiki

Inspektorat Usut Dugaan “Jual Kursi “ di SMA/SMKN

SERANG, SNOL—Inspektorat Provinsi Banten melakukan peny­elidikan terhadap pengadaan ap­likasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN dan SMKN oleh Dinas Pendidikan Banten. Penyelidikan dilakukan seiring banyaknya keluhan dari siswa dan wali murid yang kesulitan saat melakukan pendaftaran. Inspe­ktorat juga telah memeriksa 3 ke­pala sekolah terkait dugaan “jual beli kursi”siswa SMAN dan SMKN pada PPDB tahun 2018.

“Sedang kita selidiki, khususnya pengadaan aplikasinya oleh Din­dik Banten. Kalau untuk servernya oleh Kominfo sepertinya tidak ada masalah,” kata Kepala Inspektorat Provinsi Banten, E. Kusmayadi kepada Satelit News, di ruang ker­janya, Selasa (11/7).

Kusmayadi menjanjikan pemer­iksaan atas dugaan kejanggalan pada pengadaan aplikasi pener­imaan siswa SMAN dan SMKN oleh Dindik Provinsi Banten itu bisa rampung dikerjakan dua minggu ke depan. Inspektorat, kata Kusmayadi, selanjutnya akan melaporkan hasil penyeli­dikan kepada Gubernur Banten Wahidin Halim. Menurut Kus­mayadi, apabila terbukti ada kecurangan, maka sanksi akan diberikan pimpinan.

“Mudah-mudah dua min­ggu ke depan sudah ada hasilnya untuk bisa segera dilaporkan,”katanya.

Meski begitu, sampai kemarin Kusmayadi belum mendapat­kan laporan terperinci dari pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan aplikasi PPDB oleh Dindik. PPK PPDB masih mengumpulkan berkas-berkas pengadaan aplikasi yang di­lakukan dengan secara dipihak­ketigakan itu untuk kemudian bisa diserahkan kepada pihak Inspektorat agar bisa diselidiki anggaran pengadaan dan spesi­fikasinya.

“Sampai tadi (kemarin,red), PPK belum bisa menyerahkan berkas-berkas pengadaan ap­likasinya, masih pengumpulan berkas untuk selanjutnya diserah­kan ke kita (Inspektorat,red),”ujar Kusmayadi.

Tidak sampai di situ, lan­jut Kusmayadi, pihaknya juga melakukan pemeriksaan ter­hadap sejumlah kepala sekolah yang dilaporkan atas dugaan jual beli kursi siswa. Kepsek tersebut dilaporkan meloloskan siswa yang nilainya lebih rendah dengan mendepak siswa dengan nilai lebih tinggi.

Menurut Kusmayadi, tindakan curang pihak sekolah dapat di­deteksi dari jumlah rombongan belajar di sekolahnya. Termasuk passing grade siswa yang lulus untuk kemudian dibandingkan dengan siswa lainnya yang din­yatakan gugur. Lanjut Kusmay­adi, untuk setiap rombelnya, sekolah hanya bisa menerima 36 orang siswa. Jika lebih dari itu, lanjut Kusmayadi, pihaknya mengaku patut mencurigai maksud dan tujuan yang dilaku­kan oleh pihak bersngkutan.

Inspektorat juga akan melay­angkan surat kepada seluruh sekolah SMAN dan SMKN di Provinsi Banten, untuk menjaw­ab pertanyaan mengenai berapa jumlah siswa yang diterima di sekolahnya masing-masing. Jawaban sekolah dicocokkan dengan data inspektorat sesuai data penerimaan terakhir. Ins­pektorat Provinsi Banten juga akan melakukan investigasi di lapangan untuk memastikan data siswa sebenarnya yang diterima.

“Karena nanti akan kelihat­an sekolah-sekolah mana saja yang menerima siswanya yang berlebih untuk kemudian kita cocokan dengan data yang kita miliki. Jadi kalau ada yang me­lebihi rombel yang ditentukan, ini yang patut dicurigai. Kita (Inspektorat,red) juga akan ter­jun kelapangan untuk memasti­kan data sebenarnya di sekolah,” terang Kusmayadi.

Meski begitu, lanjut Kusmaya­di, pihaknya juga mengaku akan membuka kepada warga yang merasa dirugikan untuk bisa dil­aporkan kepada Inspektorat atas temuan dugaan curang selama penerimaan siswabaru SMAN dan SMKN secara online oleh Dindik Banten.

Saat disinggung berapa seko­lah yang dipanggil oleh pi­hak Inspektorat, Kusmayadi mengatakan baru melakukan pemanggilan kepada dua Ke­pala Sekolah di Kabupaten Tangerang, untuk kemudian selanjutnya disusul dari Kota Tangerang Selatan atas adanya laporan yang masuk ke Inspe­ktorat.

Meski begitu, Kusmayadi ma­sih enggan untuk menjelaskan Sekolah mana saja yang dipang­gil oleh Inspektoral Provinsi Banten untuk dimintai keteran­gannya atas dugaan dan laporan yang ada itu.

“Yang pasti baru ada tiga sekolah, dua di Kabupaten Tangerang, satu di Kota Tangsel. Tapi saya belum bisa menye­butkan nama dan sekolahnya, karena sedang berproses,” tan­dasnya.

Wakil Gubernur Banten, Andi­ka Hazrumy mengaku tidak se­gan untuk mencopot pihak seko­lah yang kedapatan melakukan jual beli kusi penerimaan siswa SMAN dan SMKN pada proses penerimaan PPDB secara on­line. Andika juga mengaku telah menerima laporan atas dugaan tindakan curang selama peneri­maan siswa SMAN dan SMKN kemarin untuk dapat ditindak. lanjuti Pemprov Banten.

“Kalau ada yang benar-benar terbukti, maka saya dan pak WH tidak segan-segan akan menco­potnya. Saya juga sudah men­dengar atas adanya laporan aksi jual beli kursi ini,”tegasnya.

Tidak sampai disitu, lanjut Andikan, pihaknya juga men­gaku telah berkoordinasi den­gan pihak berwajib, mulai dari kepolisian dan kejaksaan un­tuk bisa ikut membantu dalam melakukan pemeriksaan dan penyelidikan atas penerimaan siswa baru SMAN dan SMKN.

“Kita juga sudah berkoordi­nasi dengan pihak berwajib agar bisa. Ikut terlibat dalam peny­elidikan kasus ini,” pungkasnya. (denny/gatot)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.