Akademisi Sarankan Pemkab Tempuh Jalur Hukum

Soal Konstruksi Gedung Setda Yang Dinilai Kurang Sempurna

PANDEGLANG,SNOL – Pengakuan Bupati Pandeglang, Irna Narulita terkait kon­struksi bangunan gedung Sekretariat Daerah (Setda) yang tak sempurna atau tak sesuai kontrak yamg disepakati, ha­rus ditindaklanjuti atau diproses secara hukum.

Demikian ditegaskan akademisi Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) Banten, Eko Suprianto. Menurutnya, pernyataan Bupati Irna itu tengah memberikan ruang agar kontraktor pelaksananya ditindak tegas. Karena patut diduga, dalam benak Bupati-pun terbersit bahwa ada kerugian negara yang terjadi pada pelaksanaan pem­bangunannya.

“Jelas, pengakuan Bupati Irna itu ha­rus ditindaklanjuti oleh bawahannya secara tegas, melalui proses hukum. Karena, patut diduga kalau bangunan dianggap tak sempurna, ada prilaku merugikan Negara di dalamnya. Apa­lagi, jika sudah tahu bangunan itu tak sempurna, kenapa diterima oleh Pemkab Pandeglang,” tegas Eko, Selasa (23/10).

Seharusnya lanjut penulis buku poli­tik sambalado ini, jika pada saat pe­nyerahan dari pihak ketiga atau kon­traktor pelaksana keadaan konstruksi tidak sempurna, jangan dulu diterima oleh Pemkab Pandeglang. Akan tetapi, terlebih dulu harus menginstruksikan agar bangunannya diperbaiki kembali, sesuai kontrak yang disepakati.

“Diterimanya bangunan itu juga menjadi pertanyaan, serta mesti di evaluasi oleh Bupati Pandeglang. Nah, jika memang benar – benar ada kerugian Negara, harusnya ditindak tegas secara hukum, walau sudah diserahterimakan. Jangan malah dibiarkan begitu saja, dan diterima hasilnya. Akibatnya, berdam­pak buruk seperti yang saat ini terjadi (plafon ambruk,red). Bahkan, memba­hayakan penggunanya,” terangnya.

Eko juga menyarankan, aparat penegak hukum turun tangan untuk me­nyelidiki bangunan gedung Setda terse­but. Dengan turunnya aparat penegak hukum menurutnya, bakal memberi­kan titik terang ada atau tidaknya keru­gian Negara.

“Supaya masyarakat tidak bertanya – tanya, ada kerugian negara atau ti­dak. Hal itu bisa terjawab oleh tinda­kan aparat penegak hukum, dengan melakukan penyelidikan terhadap proses pembangunan gedung Setda, mulai dari awal hingga selesai dibangun,” pungkasnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang, Pery Hasanudin mem­benarkan, gedung Setda sudah lama diserahterimakan kepada Pemkab Pan­deglang. “Sudah diserahkanterimakan. Jadi, masa pemeliharaan sudah habis. Kalau untuk diperbaiki, bakal dilaku­kan pada tahun 2019 nanti. Karena, belum teranggarkan di tahun ini dan ditambah memerlukan anggaranya ti­dak sedikit, untuk perbaikan gedung tersebut,” ujar Pery.

Sekda juga tidak membantah, waktu ia mengisi gedung itu dalam keadaan kondisinya kurang laik. Akan tetapi ka­tanya, sudah diperbaiki waktu itu juga. “Proses gedung ini sudah selesai, sudah diserahterimakan. Kalau saya mengisi dalam keadaan kondisi kurang laik, tapi sudah diperbaiki. Karena saya datang kesini, sudah diterima oleh pejabat lama. Anda bisa melihat kondisinya, yang bocor banyak, dinding menge­lupas, sanitasi air tersendat, lihat saja, tidak perlu saya komentar panjang,” paparnya.

Walau kondisi itu dianggap tidak laik, saat dipertegas soal bakal membawa persoalan itu ke ranah hukum. Sekda mengaku, pihaknya belum berfikir sampai kearah sana, dengan alasan orang – orang tersebut (pelaksana dan Kadis PUPR terdahulu), sudah tidak ada.

“Keranah hukum kami belum, orang-orang tersebut sudah tidak ada. Tapi sekarang sudah lama, sudah kadaluarsa sekian tahun. Secara formal sudah ada serahterima, serahterima berati sudah legal. Kalau hukum itukan ada kegaga­lan, pengaduan atau ada laporan, bu­kan kewenangan kami,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengakui, ambruknya plafon di ruangannya dan beberapa titik lainnya di gedung Sekretariat Daerah (Setda), selain dampak bencana alam, konstruksinya juga dini­lai tidak sempurna.

Katanya, ia sudah sampaikan waktu itu (dulu) konstruksi gedung Setda tersebut, kurang sempurna. Ia juga mengaku, bakal mempertanyakan kembali kepada Sekretaris Daerah (Sekda) soal kendala dan serah teri­manya, dalam kondisi apa dari pihak ketiga waktu itu.

“Pelaksanaannya, sebelum ibu (Irna,red) menjadi Bupati Pandeglang. Dulu ibu juga sudah sampaikan, me­mang konstruksinya kurang sempurna. Ibu datang (pas menjadi Bupati,red) sudah siap menempati tempat itu (Setda,red),” kata Irna, Senin (22/10).

Menurutnya, ambruknya plafon Set­da bakal dijadikan pelajaran agar tidak terjadi kembali menerima hasil pem­bangunan yang hasilnya tidak baik. Ha­rusnya tegas Irna, kondisi itu menjadi tanggungjawab pihak ketiga (kontrak­tor pelaksana). (nipal/mardiana)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.